Sumber gambar :Â detakberita.com dengan sedikit kreasi.
PERINGATAN buat PRABOWO SUBIANTO dan JOKO WIDODO.
Hari ini rakyat Indonesia menentukan pilhan, siapapun yang mendapat kepercayaan rakyat, maka janji-janji yang selama ini telah dilontarkan merupakan hutang yang harus dibayar.
Negeri ini adalah Negara BESAR dengan 250 juta penduduk tersebar dalam ribuan pulau yang terletak di antara Benua dan Lautan lepas. Negara yang menjadi incaran dua kekuatan besar untuk dimanfaatkan bagi kepentingan mereka. Dua kekuatan besar yang mengancam kedaulatan Bangsa ini. Hegemoni Kapitalisme Barat di bawah komando Amerika Serikat maupun arus NAGA KUNING yang merupakan ancaman baru menjadi hegemoni di kawasan Asia. Hegemoni Naga Kuning di kawasan Asia yang muncul untuk menjadi tandingan hegemoni Amerika Serikat dan sekutunya. Dua arus kuat yang bersaing dan siap menelan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Rakyat Indonesia, siapa pun yang terpilih salah satu di antara keduanya baik itu Prabowo Subianto maupun Joko Widodo, telah sepakat untuk menyerahkan mandat untuk menjaga kedaulatan negeri ini dari hegemoni kekuatan asing.
Kedaulatan ideologi adalah merupakan satu tugas utama untuk diselamatkan dari pengaruh hegemoni yang mana pun. Kedaulatan Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 45 harus dijaga dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan Pancasila 1 Juni 1945 dan juga bukan Pancasila yang dijadikan kuda tunggang liberalisme.
Kedaulatan wilayah perbatasan dan kedaulatan Tanah Papua yang selalu menghantui berbagai kebijakan hukum, kebijakan ekonomi dan kebijakan politik karena tekanan hegemoni asing. Ancaman referendum Papua selalu dijadikan senjata untuk menekan kebijakan NKRI untuk berdaulat di bidang ekonomi. Kedaulatan Papua untuk tetap berada dalam pangkuan NKRI selalu diancam dengan menggunakan kekuatan OPM yang dipelihara oleh hegemoni Barat baik itu OPM yang bersarang di Australia di Papua Nugini maupun yang bersarang di Negeri Belanda.
Kedaulatan ekonomi adalah tugas yang sangat berat karena kekuatan ekonomi sudah menjadi alat perang untuk menjadikan Nngara yang kalah sebagai negara jajahan. Serangan perang ekonomi yang datang dari dua arah, yang telah menjajah negeri ini sekian lama dan menyengsarakan rakyat, terutama rakyat kecil. Rakyat butuh bukti bahwa Probowo Subianto maupun Joko Widodo bukanlah bagian dari kepentingan, baik hegemoni barat maupun Naga Kuning. Rakyat menuntut jarak sebar yang makin menyempit antara kaya dan miskin.
Rakyat Indonesia menuntut sesuai janji-janjinya bahwa Prabowo Subianto maupun Joko Widodo akan mampu mengembalikan kedaulatan Negara atas sumber daya alam untuk dipergunakan dalam memenuhi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan rakyat juga menuntut sumber-sumber Produksi dan Distribusi yang menguasai hajat hidup orang banyak juga kembali dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat bukan diserahkan kepada jaringan para Taipan Hoakiau yang menggunakan kekuatan mafia dan Premanisme.
Rakyat Indonesia menuntut, baik kepada Prabowo Subianto maupun Joko Widodo yang mendapat kepercayaan dan amanah Rakyat Indonesia, untuk menjadi Panglima Perang melawan hegemoni Taipan Hoakiau, Freeport, New Mont dan semua kekuatan yang ada dalam kendali Neo Kapitalisme Internasional maupun ekspansi ekonomi Naga Kuning yang melakukan penjajahan gaya baru melalui penjajahan ekonomi terhadap Rakyat Indonesia.
Kedaulatan Hukum yang selama ini dipertanyakan, telah lama larut dalam kepalsuan kedaulatan hukum dengan diciptakannya lembaga over lapping yang dikendalikan oleh hegemoni Amerika Serikat. Badan Narkotika Nasional, Detasemen 88 dan Komisi Pemberantasan Korupsi harus diputus dari campur tangan Amerika Serikat dan ditingkatkan kemampuannya tapi lepas dari bantuan pembiayaan Amerika Serikat. Lembaga-lembaga khusus ini harus menginduk 100% pada Lembaga yang menjadi amanat Konstitusi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dengan kewenangan Khusus dari NKRI yang lepas sepenuhnya dari bantuan dan campur tangan Asing.
Di samping itu, Penegakan Hukum secara umum harus dijadikan pula skala prioritas untuk membawa dan menciptakan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo siapa pun yang mendapat kepercayaan rakyat harus mampu, berani, dan mau menjadi Panglima Perang melawan berbagai Mafia HUKUM yang tumbuh dengan suburnya di negeri ini.
Kedaulatan Politikdi dunia Internasional yang membawa NKRI mampu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap hegemoni asing yang mana pun, kemudian mampu berperan secara Bebas Aktif bila baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo yang terpilih nanti telah mampu mewujudkan Kedaulatan Ideologi, Kedaulatan Wilayah, Kedaulatan Ekonomi dan kedaulatan Hukum. Pada saat itulah kedaulatan Politik NKRI akan diakui Dunia Internasional dan mampu mewarnai percaturan Politik Internasional secara bebas aktif.
Hari ini Rakyat Indonesia akan menentukan pilihan dan kemudian, pada hari-hari berikutnya, Rakyat Indonesia akan menuntut janji-janji yang telah terucap dari tiap pasangan Calon untuk dibuktikan.
Mudah-mudahan Rakyat Indonesia tidak salah memilih dan tidak memilih calon yang akan ingkar janji.
Salam Prihatin bila kembali ada ingkar janji.
