Foto Kreasi dari sumber yang jelas
Antara Tri Risma Harini Gang Dolly dan PDI-Perjuangan.
Perjuangan seorang Tri Risma Harini, sang Walikota Surabaya yangmerupakan salah seorang Walikota terbaik yang dimiliki Negeri ini untuk menutup tempat maksiat terbesar di Surabaya “GANG DOLLY “ ternyata mendapat batu sandungan yang sangat berat. Sandungan dari Wakil Wali Kota dan PDI-Perjuangan yang tidak rela Pusat maksiat itu ditutup. Dengan berbagai alasan “ Gang Dolly “ yang merupakan salah satu lumbung “penghasilan”Kota Surabaya dan ATM bagi “Oknum”yang sempat memanfaatkan bisnis haram tersebut dipertahankan mati-matian.
Rencana menyulap “Pusat Bisnis Haram” menjadi satu sentra ekonomi yang terintegrasi dari Seorang Wali Kota ditentang habis-habisan oleh seorang yang telah mengaku sebagai Wakil Wali Kota. Seorang Wakil Wali Kota yang sama sekali “tidak mengenal dan tidak tahu tugas dan kewajiban seorang wakil “
Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana menyatakan, penolakan penutupan Gang Dolly pada 19 Juni mendatang bukanlah karena kepentingan pribadi.
Menurut dia, penolakan itu merupakan konsep PDI-P dalam melihat realitas sosial prostitusi di lokalisasi Dolly. Ketua DPC PDI-P Kota Surabaya itu mengatakan, sejak Surabaya dipimpin Bambang Dwi Hartono (Wali Kota sebelum Tri Rismaharini), PDI-P tidak pernah memiliki rencana menutup Dolly.
Sumber : SURABAYA, KOMPAS.com
Gambar kreasi dari sumber yang jelas.
Wisnu Sakti Buana dalam posisinya sebagai seorang Wakil Walikota sudah tidak lagi harus hanya memikirkan Partai Politiknya. Seorang Pejabat Negara baik ia berasal dari partai apapun sudah “ tidak layak lagi”bicara untuk kepentingan Partai Politiknya. Seorang Wakil Wali Kota berkewajiban menyelamatkan kebijakan apa yang sudah diambil oleh Wali Kota yang diwakili.
Baik- buruk ; salah- benar , memang semua tergantung dari sudut pandang. Dan sudut pandang sangat ditentukan oleh keberpihakan. Baik menurut komunitas maling akan bertentangan dengan baik menurut komunitas polisi. Bermanfaat untuk ukuran preman sangat bertentangan dengan pengertian bermanfaat untuk ukuran aparat pemerintah.
Gang Dolly harus ditutup atau harus dipertahankan juga sangat tergantung dari sudut pandang. Sudut pandang Moral Agama dan Norma adat leluhur dan kepribadian Bangsa Indonesia sepanjang sejarah akan selalu berusaha untuk membersihkan penyakit masyarat yang bernama “prostitusi”akan tetapi Para Preman dan mucikari sepanjang sejarah akan mempertahankan dan bahkan mencari peluang untuk hidup dari Prostitusi.
Maka jelas sekali disini, bahwa dalam bentuk apapun dan siapapun yang berusaha menutup Prostitusi adalah perwujudan dari tanggung jawab seorang pemimpin rakyat sebaliknya walaupun berkedok jabatan, Partai Politik maupun LSM yang mati-matian membela dan mencari hidup dari “prostitusi” pada hakekatnya hanya sekumpulan Preman dan sampah masyarakat.
Itulah mengapa Rakyat Indonesia yang menginginkan Indonesia menjadi Negara yang bermartabat, jangan sekali-kali memilih Preman sebagai Pemimpin.
Warga Surabaya hendaknya mendukung “ Wali Kota “nya
Salam Prihatin untuk Surabaya!