HMI dalam Menjaga Demokrasi

Perwira Siregar/dokpri

Indonesia salah satu negara yang menganut sistem Demokrasi. Karena demokrasi merupakan salah suatu mekanisme dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan sistem yang dijalankan oleh pemerintah. 

Artinya semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan, dimana keputusan tersebut sebagai legitimasi masyarakat dalam menentukan suatu pemimpin. Dan demokrasi ini memberikan kebebasan kepada warga negara untuk berpartisipasi secara langsung tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Sebagai negara yang taat konstitusi, maka diselenggarakanlah pemilihan umum sebagai wujud dari demokrasi tersebut hal itu di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E "bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwikalin Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali" Juga undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang menjelaskan secara khusus terkait pemilu. Melalui pintu inilah masyarakat memberikan legitimasinya kepada pemimpin yang akan memimpinnya kedepan.

Tahun 2024 merupakan tahun politik yang sebesar-besarnya karena pemilihan Eksekutif dan Legislatif baik dari pusat maupun di daerah diselenggarakan secara bersama-sama. Dalam hal ini HMI berperan penting untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu sebagai tanggungjawab HMI dalam mengawal demokrasi ini Indonesia.

Tantangan HMI

Di era globalisasi ini, yang serba teknologi dan informasi yang berpotensi mengganggu ketertiban dalam pelaksanaan pemilu sehingga akan menyebabkan caos atau terjadinya kekacauan yang menyebabkan keamanan masyarakat tidak terjaga serta stabilitas politik yang tidak stabil. 

Penyabaran berita-berita hoax, ujaran kebencian, politik uang isu dan hoax sehingga masyarakat mudah terkontaminasi dari hasutan tersebut sehingga terjadi perselisihan sesama masyarakat. Inilah yang dijadikan sebagai senjata utama para aktor politik apabila mereka tidak merasa puas dalam pelaksanaan atau sempitnya ruang aktor politik tersebut dalam melakukan kecurangan. Hal tersebut merupakan tantangan HMI kedepan untuk menjaga stabilitas politik dan rasa aman masyarakat dalam menentukan pilihannya atau penggunaan hak suaranya pada saat pemungutan suara.

 Peran HMI dalam Pemilu.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki kader dengan berbagai disiplin ilmu bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pemilu yang bermartabat. 

HMI sebagai civil society harus terjun langsung kelapangan untuk memantau atau mengawasi  dan memastikan bagaimana agar proses pemilu berjalan sesuai rule of the game sesuai aturan sebagaimana dalam perundang-undangan. HMI memliki kader yang jumlahnya sangat besar mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah sehingga lebih muda bagi HMI dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu.