Keempat, meminta kepada pihak berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap PT. Panca Agro Lestari, karena sudah menguasai lahan tanpa izin apapun. Lahan-lahan yang digarap PT. Panca Agro Lestari di luar izin diserahkan ke Negara, selanjutnya dibagikan ke masyarakat sekitar, atau pihak Perusahaan melakukan pengurusan izin dengan tetap membayar kompensasi selama menggunakan lahan tanpa izin; dan
Kelima, meminta kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau untuk melakukan kajian secara sungguh-sungguh terhadap pelanggaran lingkungan dan Amdal serta realisasinya di lapangan, termasuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.
Bila merujuk rekomendasi PANSUS tersebut, maka praktik usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan PT. Panca Agro Lestari yang merupakan perusahaan perkebunan Grup Duta Palma merepresentasikan gambaran model atau setidak-tidaknya dapat diduplikasi oleh perusahaan perkebunan lainnya dalam dan/atau menjalankan usaha perkebunan dengan menabrak ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian sudah sepatutnya Presiden membentuk Tim Khusus (Timsus) yang melakukan Penyelidikan dan Penindakan Perusahaan Sawit yang Melenceng. Mengapa demikian?
Pertama, karena kasus kejahatan korporasi di sektor perkebunan strategis dalam hal ini kelapa sawit seperti yang dilakukan PT. Panca Agro Lestari perlu pengawasan dan penanganan dari lintas sektor Kementerian dan Lembaga hingga unsur Organisasi Perangkat Daerah;
Kedua, agar proses penindakan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan kejahatan korporasi di sektor perkebunan kelapa sawit tersebut bisa dikenakan sanksi baik administrasi maupun pidana dalam tempo yang singkat. Sehingga dapat meminimalisir dan atau memulihkan kerugian negara maupun kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut dengan segera; dan
Ketiga, dengan Timsus yang beranggotakan lintas sektor Kementerian dan Lembaga termasuk Perwakilan masyarakat (unsur independen) didalamnya agar terbangun kontrol di internal Timsus sehingga mengurangi resiko diintervensi oleh korporasi yang diawasi dan atau diperiksa.
Budi Satria Dewantoro, S.H
(Ketua Bidang Hukum dan Kebijakan Publik HIPWI-FKPPI)
