Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendadak pemerintahan Presiden Jokowi membuat program dana Kelurahan pada tahun 2019, sehingga menjadi perhatian publik sebab program dana Kelurahan tiba-tiba muncul menjelang Pilpres 2019 mendatang.
Dana Kelurahan yang dianggarkan oleh Pemerintah juga cukup besar yaitu sekitar 3 triliyun yang anggarannya diambil dari dari dana desa, anggaran tersebut mencakup 8.400 Kelurahan se-Indonesia jadi setiap Kelurahan akan mendapatkan Rp. 357 juta.
Semoga program ini tidak menjadi ladang dan berpotensi penyelewengan dana tersebut serta menjadi ladang untuk mendapatkan keuntungan dari dana Kelurahan sebab melihat dari dana desa yang sudah menjadi program pemerintahan ini begitu banyak didapatkan modus korupsi dana desa dari 2015-2017 antara lain proyek fiktif 15 kasus, pengelembungan anggaran 14 kasus, laporan fiktif 17 kasus, penyalagunaan anggaran 51 kasus dan penggelepan 32 kasus.
Berbagai keselahan yang terjadi terhadap pengelolaan dana desa harus menjadi pelajaran bagi Kelurahan dan Pemerintah demi meminimalisir penyelewengan anggaran Kelurahan serta keikutsertaan KPK untuk mengawasi pencarian dana Kelurahan tersebut.
Untuk mencegah dan pengawasan yang perlu dilakukan ialah memperjelas kedudukan Kelurahan dan subyek pengelolaan anggaran, merekrut pendamping kelurahan atau memberdayakan pegawai dilingkungan Kelurahan yang profesional, pengawasan berbasis elektonik, serta memperjelaskan program-program apa saja yang boleh dibiayai dengan dana Kelurahan dan apa saja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Program tersebut jangan hanya muncul ketika menjelang Pilpres 2019 mendatang untuk mendulang suara dan memberikan janji serta program, sehingga tidak di tepati seperti janji-janji kampanye pada tahun 2014 lalu.
Apa lagi ini masih sebagai wacana yang realisasipun pada tahun 2019, seharusnya  ada beberapa yang menjadi prioritas pemerintah saat ini yang harus segera dilakukan seperti dana BPJS defisit, bantuan korban gempa Lombok hingga sekarang belum dicairkan, gempa dan tsunami yang terjadi di palu dan donggala masih membutuhkan bantuan tanggan dari pemerintah bukan memunculkan program baru lagi.
Salam Anak Perbatasan.
