Kerja Sama Maritim Indonesia dengan Amerika Serikat pada Masa Pemerintahan Joko Widodo

Tindakan rasional atas kerjasama maritim antara Indonesia-Amerika Serikat dapat dilihat dari kepentingan pemerintah Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Keunggulan Amerika dalam memelihara dan mengembangkan sektor maritim, dibuktikan dengan kecanggihan teknologi dan sistem keamanan laut Amerika yang lebih maju dibandingkan Indonesia. Demi mencapai kepentingan menjadi poros mariitm dunia, berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan ambisi Presiden Joko Widodo dalam mengembangkan kemaritiman Indonesia yang hampir ketinggalan jauh dibandingkan negara-negara maritim lainnya.

Indonesia memliki keuntungan dan kerugian dalam menjalin hubungan kerjasama maupun tidak menjalin kerjasama maritim dengan Amerika Serikat. Kepentingan untuk menjadi poros maritim dunia tidak berjalan lancar apabila, pemerintah tidak melakukan diplomasi atau kerjasama maritm yang dapat memperluas jaringan Indonesia diranah maritim. Sebagai mitra kerjasama maritim Indonesia, Amerika dinilai mampu memberikan dampak positif untuk kondisi maritim Indonesia yang sedang lumpuh. 

Selain itu, Amerika juga mendukung Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia (Putra, 2014). Dukungan pemerintah Amerika dalam kerjasama maritim tersebut, direalisasikan dalam bentuk program-program yang hampir mirip dengan kebijakan poros maritim dunia Indonesia. Diantaranya (1) kemanan maritim, (2) ekonomi maritim, (3) sumber daya kelautan dan konservasi perikanan, (4) keselamatan dan navigasi maritim, (5) ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan. Dalam hal ini, antara kepentingan dan tindakan rasional Presiden Joko Widodo dalam menjalin hubungan kerjasama maritim dengan Amerika dapat berjalan lurus.

Kolaborasi antara lembaga pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat dalam menciptakan teknologi dan mengembangkan wilayah maritim dinilai memberikan banyak manfaat untuk jalannya kebijakan poros maritim dunia. Seperti yang dilakukan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Amerika dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), United States Agency for International Development (USAID) dan Yayasan Mayarakat dan Perikanan Indonesia serta kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan USAID.

Dari beberapa keuntungan yang Indonesia dapatkan dari kerjasama tersebut, Indonesia juga memiliki kerugian atas kerjasama maritim dengan Amerika Serikat. Amerika sebagai negara maritim dengan berbagai kemampuan serta kemajuan teknologinya tidak meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) sebagai hukum laut internasional. Sebagai mitra kerjasama maritim, tentu Indonesia menginginkan Amerika meratifikasi konvensi tersebut agar tidak adanya benturan kepentingan mengenai isu-isu kemaritiman. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerjasama maritim dengan China pada 26 Maret 2015. Dapat dikatakan, Indonesia berada di dua negara besar yang memiliki kepentingan dikawasan Asia Pasifik khususnya Laut China Selatan.

Kesimpulan

Amerika Serikat memiliki teknologi yang canggih dalam hal kemaritiman. Negara ini mampu menghadirkan teknologi-teknologi yang dapat mendeteksi berbagai ancaman yang belum dapat diterapkan pemerintah Indonesia. Salah satu kecanggihan teknologi yang dimiliki Amerika dalam teknologi kelautan adalah satelit untuk mendeteksi kegiatan pencurian ikan yang tidak dilaporkan atau illegal fishing. 

Selain itu National oceanic and Atmopheric Administration (NOAA) badan nasional Amerika yang bergerak dibidang sains dari mulai daratan, langit, hingga kedalaman samudera telah menciptakan berbagai macam teknologi-teknologi kelautan untuk mengobservasi wilayah laut Amerika. Karena hal di atas, untuk mewujudkan visi dan misi poros maritim dunia, Indonesia membutuhkan kerjasama maritim dengan Amerika Serikat. Sebab teknologi kelautan yang masih tertinggal jauh dibandingkan negara maritim lainnya. 

Wilayah laut Indonesia masih rentan terhadap pencurian ikan yang tidak dilaporkan, tentu hal ini berdampak pada ekosistem laut yang ada di Indonesia. Selain itu, penelitian terkait kondisi iklim dan cuaca di Indonesia masih kurang. Oleh karena itu, terkait kondisi maritim di Indonesia yang belum memuaskan, kerjasama Indonesia-Amerika dalam bidang maritim diupayakan mampu mewujudkan kebijakan poros dunia. 

Dibuktikan dengan adanya kerjasama Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) dan United States Agency for International Developent (USAID) dalam mengembangkan teknologi Catch Documentation and Traceability untuk pengawasan perikanan Indonesia serta penelitian kelautan atau riset bersama antara NOAA dan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) di samudera Hindia lewat Initiative on Maritime Observation and Analysis (Indonesia PRIMA). 

Hal lain yang dapat mendukung kebijakan poros maritim dunia lewat kerjasama maritim Indonesia-Amerika Serikat adalah mengenai pangsa produk perikanan Indonesia yang mendominasi pasar Amerika dan keikutsertaan Indonesia dalam ajang pameran dagang perikanan Seafood Expo North America (SENA). Serta beberapa bentuk bantuan dana dan latihan kemiliteran untuk meningkatkan keamanan pelabuhan serta pelayaran di Indonesia.