Stabilitas ekonomi sebuah Negara sangat bergantung pada kepercayaan public dan pelaku usaha terhadap situasi politik yang berkembang. Kegaduhan politik yang terjadi pada sebuah Negara secara perlahan dapat menurunkan kepercayaan pelaku pasar dan melemahkan situasi perekonomian. Kondisi kegaduhan politik yang terjadi di senayan sejak pelantikan DPR 1 oktober lalu yang terus berlanjut sudah terlihat mempengaruhi kepercayaan pelaku usaha di Indonesia. Jika tidak diantisipasi dengan serius semua ini bukan tifak mungkin akan membuat ekonomi Indonesia merangkak seperti krisis 1998 seiring dengan terjadinya pelemahan nilai rupiah dipapan bursa.
Sebagai Negara dengan tingkat peningkatan ekonomi yang cuku baik di Asia dan dalam rangka mengejar peningkatan ekonomi 6% tahun ini, maka sudah seharusnya Indonesia mengantisipasi segala kemungkinan yang memperburuk keadaan. Untuk membuka mata kita semua seharusnya kita berkaca pada bagaimana porak-porandanya perekonomian Thailand karena permasalah politik beberapa waktu lalu. Dan alangkah bijaknya kita jika mamu bersama-sama mencegah Indonesia menjadi Thailand kedua di Asia.
Perekomian Thailand selama krisis
Krisis politik Thailand berdampak pada perekonomian Negara tujuan wisata ini. Thi Airways kehilangan $ 175 juta ada tahun 2013 dan diperkirakan kehilangan dengan jumlah yang sama pada tahun 2014. Dunia perhotelan juga mengalami kerugian karena menurunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Dibidang perhotelan, diperkirakan Negara ini kehilangan devisa sekitar 50% dari kondisi sebelumnya. Selain itu krisis pada tahun 2014 juga menyebabkan kegagalan investasi domestic dan luar negeri sebesar $ 15 milliar termasuk 400 project yang sedang dikerjakan. Ekonomi hanya mampu tumbuh kurang dari 2%, lebih rendah dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan ekonomi 3,5-4%.
Kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan beberapa perusahaan besar mempertimbangkan untuk menutup produksi dinegara tersebut. Toyota adalaha salah satu diantara perusahaan lain yang mengambil langkah aman memindahkan perusahaannya ke Negara lain di Asia. Beberapa perusahaan besar lainnya juga mengambil langkah yang sama untuk meastikan kemananan perusahaan.
Perekonomian Indonesia
Keberhasilan Indonesia menjaga stabilitas ekonomi ditengah badai krisis amerika dan eropa membuat kita dipuji sebagai negara lain. Sebagai negara besar dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik paling tidak hingga saat ini seharusnya data dipertahankan. Akan tetapi untuk menjaga stabilitas ekonomi dibutuhkan situasi politik yang stabil untuk menjaga kepercayaan public dan pelaku pasar. Jika ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintahan yang baru nantinya, bukan tidak mungkin tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 6% pada tahun depan tidak dapat dicapai dan kemungkinan bias lebih buruk jika kegaduhan politik senayan mempengaruhi kepercayaan investor.
Belajar Bijak Untuk Indonesia
Dinamikan politik yang berkembang mengisyaratkan akan ada saling hadang diantara dua kubu yang berseberangan di Senayan. Adu kuat kedua kubu koalisi seolah-olah menjadi pertarungan antara pandawa dan kurawa untuk membuktikan siapa yang hebat diantara keduanya. Kondisi saling mempertahankan ego masing-masing inilah yang akan menjadi bencana bagi kita semua. Sipapun yang akan keluar sebagai pemenang dalam adu kuat tersebut dapat dipastikan rakyat menjadi korban dari keduanya.
Sebagai wakil rakyat yang dipilih untuk menjadi wakil di DPR RI maka sudah selayaknya kedua belah pihak memikirkan dampak buruk perseteruan mereka terhadap rakyat. Menjadi penyeimbang di Parlemen sebagai control terhadap pemerintah agar menjalankan amanah sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Unfanf memang konstitusional, namun hal ini akan menjadi semena-mena jika dilakukan tanpa pertimbangan yang matang untuk program-program dan kebijakan yang baik. Untuk itu mungkin kedua belah pihak ada baiknya berpikir dan berprilaku lebih bijak seperti berikut ini:
1.Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bersikap bijak dan menghargai semua pihak termasuk wakil rakyat di parlemen.
2.Dalam mengambil kebijakan, presiden benar-benar memikirkan nilai positif sebuah kebijakan bagi rakyat.
3.Presiden melibatkan lembaga negara lain dalam pengambilan kebijakan dan mendengarkan masukan semua pihak agar dapat diterima secara umum dan diahami seagai tindakan yang baik untuk negara.
4.Presiden dan DPR mengesampingkan ego pribadi dan kepartaian dalam mengambil kebijakan dan keputusan strategis.
5.Presiden dan DPR tidak saling provokatif dan saling singgung satu sama lain.
6.Presiden dan DPR harus benar-benar menepatkan diri sebagai pengemban tugas yang dibebankan oleh 250 juta rakyat Indonesia, dengan demikian seharusnya dapat berbagi peran dengan baik agar tujuan kesejahteraan rakyat dapat dicapai.
7.Berbagi peran sebagaimana diamanatkan Undang-Undang tanpa saling jegal, namun bukan juga bersikap sebagai tukang stempel. Namun menjadi pelaksana dan pengawas yang baik sebagaimana perannya masing-masing.
8.Tidak ada tujuan yang dapat dicapai dengan cepat jika tidak satu visi dan misi serta tidak bersama-sama mencapainya.
Akhirnya kita berharap kepada para elit politik tidak saling serang, tetai saling merangkul dan bergerak dengan semangat yang sama, langkah yang sama, dan tujuan yang sama untuk Indonesia.
Economic Implications of Thailand’s Unrest, http://cogitasia.com/economic-implications-of-thailands-unrest/
http://www.idsa.in/issuebrief/PoliticalCrisisinThailandandItsEffectsonFR_schinghcit_220114.html
