[caption id="attachment_298369" align="alignnone" width="630" caption="Sumber: http://diliputnews.com/read/24440/dpr-aceh-surati-gubernur-tentang-penobatan-wali-nanggroe.html"][/caption]
Ternyata, bukan hanya tak becus urus kesejahteraan rakyat Aceh, Pemerintah Aceh pun tampaknya tidak serius urus pengukuhan Wali Nanggroe. Terbukti hingga saat sekarang, tanggal penetapan, kepastian biaya dan teknis pelaksanaan acara pengukuhan belum disusun oleh pemerintah Aceh, padahal DPR Aceh merencanakan pengukuhan akan dilakukan pada bulan Desember tahun ini.
Hal ini didasarkan pada pernyataan ketua DPRA asal Fraksi Aceh, Hasbi Abdullah yang telah mengirim surat kepada Pemerintah Aceh terkait rencana pengukuhan Wali Nanggroe disertai dengan susunan panitianya. DPRA sendiri merencanakan pengukuhan Wali nanggroe akan digelar dalam sidang paripurna istimewa Desember mendatang, namun terkendala oleh kelambatan Pemerintah Aceh dalam menyusun rencana pengukuhan tersebut sehingga tanggal, waktu dan persoalan-persoalan teknis lainnya belum juga dapat dijadwalkan.
Birokrasi berbelit dan manajemen waktu yang berantakan dari pemerintah Aceh diduga masih menjadi persoalan serius pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan "ZIKIR" ini. Setelah lebih dari setahun memimpin, kesemerawutan birokrasi di Aceh masih menjadi kendala teknis yang tak juga dapat diatasi oleh Gubernur terpilih, apalagi oleh wakilnya. Saya menduga, Gubernur Aceh gagal dalam memilih tim terbaiknya untuk membantu dirinya dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan penting. Tidak ada yang sulit, saya kira, Gubernur dapat menunjuk salah seorang Kepala Dinas untuk menjadi koordinator acara dan meminta sang koordinator untuk menyusun rencana disertai anggaran yang diperlukan. Sesederhana itu sebenarnya.
Selain itu, persoalan manajemen waktu dalam menyusun jadwal hingga beberapa waktu ke depan saya lihat juga sangat amburadul. Terbukti, Sebulan jelang pengukuhan Wali nanggroe, Pemerintah Aceh belum melakukan persiapan apapun. Tidak ada panitia, tidak ada rencana waktu, tidak ada apa-apa. Semuanya sepi-sepi saja. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua DPRA Hasbi Abdullah yang menggebu-gebu pada waktu lalu mengusulkan anggaran Wali Nanggroe sebesar 50 M. Ada juga yang menyatakan bahwa dana tersebut sudah diciutkan menjadi 2,5 M setelah terjadi penolakan dan kritikan keras dari masyarakat Aceh. Namun apabila betul dana itu yang dianggarkan oleh Pemerintah Aceh, pertanyaannya, pantaskah dana sebesar itu dibayar dengan ketidakseriusan? lalu bagaimana pertanggungjawabannya nanti kepada rakyat Aceh?
Saya berpendapat, berapapun dana yang dikeluarkan untuk kegiatan apapun seharusnya dilakukan dengan serius dan penuh dedikasi sebagai wujud tanggung jawab dan pengabdian kepada rakyat Aceh. Apakah waktu sebulan cukup untuk merencanakan sebuah kegiatan yang berbiaya fantastis hingga melebihi biaya pelantikan seorang Presiden? Mungkin kalau ada yang menjawabnya cukup waktu, saya sudah dapat memperkirakan bahwa dana tersebut tidak akan tepat guna dan tepat sasaran karena perencanaan yang singkat selalu penuh dengan resiko. Kebocoran di sana-sini, penyalahgunaan anggaran, intransparansi diperkirakan mewarnai perencanaan tersebut dan dapat dipastikan akan kembali menuai kritikan yang lebih keras dan pedas dari rakyat Aceh.
The better you plan, the better you get the result. Perencanaan yang lebih baik akan memperoleh hasil yang lebih baik. Saya tidak tahu apakah quotes tersebut dipahami dengan baik oleh para "manajer" di pemerintah Aceh atau tidak, namun sekedar mengingatkan jika Pemerintah Aceh gagal dalam mengelola uang rakyat dengan baik, jujur dan profesional serta transparan, maka rakyat pun akan meresponnya dengan ketidakpercayaan pada pemimpinnya sendiri.
Azada