Mereka mengabdi di ruang-ruang kelas, namun hidup dalam ketidakpastian. Saatnya negara hadir memberikan kepastian status dan kesejahteraan.
Ketika bicara tentang masa depan bangsa, pendidikan selalu disebut sebagai kunci. Namun, ada satu realitas yang kerap luput dari perhatian publik: nasib guru honorer. Mereka hadir di hampir setiap sekolah, terutama di pelosok desa dan daerah 3T, mengajar dengan penuh dedikasi, tetapi masih diperlakukan sebagai tenaga "cadangan" dengan gaji minim dan status yang tak jelas.
Realitas Pahit di Balik Pengabdian
Hingga kini, ribuan guru honorer masih menerima gaji di bawah standar kelayakan. Ada yang hanya Rp300 ribu hingga Rp700 ribu per bulan. Angka itu jauh dari cukup untuk menopang kebutuhan hidup. Akibatnya, banyak dari mereka harus mencari pekerjaan tambahan demi bertahan.
Padahal, tugas mereka tidak berbeda dengan guru ASN: mengajar dengan beban jam yang sama, menyusun administrasi, hingga membimbing siswa di luar kelas. Bedanya hanya satu---penghargaan negara terhadap pengabdian mereka.
Janji yang Belum Tuntas
Program rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memang memberi harapan. Namun, prosesnya kerap menimbulkan kekecewaan. Kuota terbatas, persyaratan ketat, hingga seleksi berulang membuat banyak guru honorer yang telah puluhan tahun mengabdi tetap belum mendapat kepastian.
Ironinya, pemerintah di satu sisi mengaku kekurangan tenaga guru, namun di sisi lain justru membatasi peluang bagi mereka yang sudah lama mengisi kekosongan itu.
Penjaga Pendidikan di Daerah
Yang lebih menyentuh, guru honorer sering menjadi satu-satunya harapan pendidikan di sekolah terpencil. Mereka tetap berdiri di depan kelas meski tahu penghasilan yang diterima tak sebanding. Pengabdian itu bukan hanya soal profesi, melainkan panggilan hati.
Jika guru honorer tidak ada, ribuan anak Indonesia mungkin tak pernah merasakan pendidikan formal. Fakta ini menunjukkan betapa besar peran mereka dalam menopang sistem pendidikan kita.
