Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Patologi Sosial: Studi Penanganan dan Tantangan Struktural oleh Aparat Penegak Hukum

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan sekadar persoalan privat, melainkan patologi sosial yang mencerminkan disfungsi relasi kuasa, ketimpangan gender, dan kegagalan sistemik dalam perlindungan warga negara. Kota Semarang menjadi contoh nyata dari urgensi isu ini, di mana lonjakan kasus KDRT dan kekerasan seksual meningkat tajam, terutama sepanjang awal tahun 2025.
Data dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Semarang mencatat 235 kasus kekerasan hanya dalam bulan Januari hingga September 2025, ini melebihi total kasus selama tahun 2024. Fakta ini menegaskan bahwa kekerasan domestik telah menjadi krisis kemanusiaan yang tersembunyi namun meluas.

Penanganan KDRT menghadapi banyak kendala struktural, terutama di tingkat pembuktian hukum. Banyak korban enggan melapor atau menarik laporan karena tekanan ekonomi, ketergantungan emosional, atau ketakutan terhadap pelaku yang merupakan pasangan sendiri. Aparat penegak hukum pun sering kali terbentur ketiadaan saksi karena budaya masyarakat yang menganggap KDRT sebagai urusan pribadi.

Meski UPTD PPA dan DP3A telah menjalankan alur pemberdayaan korban meliputi asesmen, edukasi hukum, hingga pendampingan visum dan pelaporan proses hukum sering terhenti akibat kurangnya dukungan bukti dan keberanian korban untuk melanjutkan proses.

Upaya lintas sektor sudah dilakukan: kolaborasi dengan Dinas Sosial, rumah sakit, LBH, hingga lembaga pendidikan. Namun, sistem masih membutuhkan penguatan dari hulu ke hilir, terutama dalam hal edukasi publik dan pembenahan SOP penegakan hukum agar lebih responsif terhadap dinamika psikologis korban.

Sebagai patologi sosial, KDRT bukan hanya soal individu, tapi juga cermin kegagalan kolektif dalam menciptakan ruang aman di dalam rumah sendiri. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, perubahan kultural dan kepedulian publik menjadi kunci dalam menghentikan siklus kekerasan.