Mohon tunggu...
Ayu Dewi
Ayu Dewi Mohon Tunggu... Pemerhati Kehutanan (Gambut dan mangrove)

Latar belakang Pendidikan dan pengalaman kerja saya adalah di bidang kehutanan dan lingkungan hidup

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Antara Kearifan Lokal, Wisata dan Modernisasi

12 Juli 2025   18:15 Diperbarui: 12 Juli 2025   18:15 737
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Gambar : Gua Cemara, Bantul, DIYSumber : BPDAS SOP, Kementerian Kehutanan (2015) 

Dalam pembangunan DIY, beberapa resiko yang perlu di mitigasi antara lain resiko bencana alam, resiko social budaya, resiko ekonomi, resiko tata lingkungan dan ruang serta resiko tata Kelola dan kebijakan. Mitigasi resiko disusun berdasar tantangan yang dihadapi baik terkait sumberdaya alam, posisi geografis, status  keistimewaan dan akulturasi budaya sebagai dampak perkembangan kehadiran wisatawan di DIY.

1. Mitigasi Risiko Bencana Alam

a. Letusan Gunung Merapi

  • Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disesuaikan dengan zonasi rawan bencana Merapi (KRB I, II, III).
  • Pembangunan pemukiman dan infrastruktur dikendalikan di zona merah.
  • Early warning system (EWS) dan jalur evakuasi disiapkan dan disimulasikan secara berkala.
  • Penguatan kapasitas relawan desa tangguh bencana.

b. Gempa Bumi dan Tsunami

  • DIY berada di zona megathrust selatan Jawa.
  • Diterapkan standar bangunan tahan gempa untuk rumah dan fasilitas umum.
  • Simulasi evakuasi tsunami dan penyediaan jalur evakuasi di wilayah pesisir (Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo).
  • Pendidikan kebencanaan di sekolah dan komunitas.

2. Mitigasi Risiko Sosial dan Budaya

a. Komersialisasi dan Degradasi Budaya

  • Penegakan regulasi pelestarian budaya agar nilai-nilai lokal tidak sekadar menjadi komoditas.
  • Edukasi generasi muda untuk memahami filosofi budaya, bukan hanya bentuknya (tari, busana, dsb).
  • Pelibatan tokoh adat dan komunitas budaya dalam pengambilan keputusan pembangunan.

b. Ketimpangan Sosial dan Akses Layanan

  • Pemetaan data kemiskinan secara akurat dan penggunaan teknologi untuk distribusi bantuan sosial.
  • Pelayanan publik berbasis inklusi bagi lansia, disabilitas, dan warga miskin.
  • Program padat karya dan pemberdayaan masyarakat marginal (petani kecil, buruh informal).

3. Mitigasi Risiko Ekonomi

a. Ketergantungan Terhadap Pariwisata dan Pendidikan

  • Diversifikasi ekonomi: pengembangan pertanian organik, industri kreatif digital, dan ekonomi hijau.
  • Pemberdayaan UMKM sektor non-pariwisata di wilayah non-perkotaan.
  • Peningkatan keterampilan kerja untuk sektor baru (misalnya teknologi, logistik, jasa keuangan).

b. Fluktuasi Pendapatan dan Kemiskinan Struktural

  • Penguatan jaminan sosial dan asuransi mikro untuk pekerja informal.
  • Program pelatihan wirausaha dan inkubasi bisnis berbasis lokal.

4. Mitigasi Risiko Lingkungan dan Tata Ruang

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun