Pendahuluan
Adakah bahan yang ideal untuk menimbang kepantasan seseorang menjadi pemimpin? Terutama mendekati pemilu, masyarakat sebuah panduan dalam memilih pemimpin.
Apakah harus yang memiliki intelektualitas? Atau mempunyai integritas? Atau gagah tidaknya postur? Bagaimana dengan identitas seperti yang sering menjadi polemik? Bila banyak yang tidak setuju bila memilih pemimpin berdasar agama, lalu bagaimana dengan suku (harus Jawa) atau "putra daerah"? Apakah semua tadi dilarang oleh undang-undang untuk dijadikan dasar memilih pemimpin?
Kenyataannya memang tidak ada aturan baku di negara ini yang memaksa masyarakat untuk menimbang pilihan berdasarkan kriteria tertentu. Hanya saja, bukankah negara kita telah menjadikan Pancasila sebagai ideologi? Mengapa belum terdengar ajakan untuk mengukur kepantasan seseorang sebagai pemimpin dengan ideologi kita sendiri?
Sangat penting untuk memilih pemimpin yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Karena selama ini Pancasila diajarkan dalam bentuk teori tentang etika, adab, dan hal-hal kepatutan. Namun sejak dahulu rakyat Indonesia tidak disodorkan pribadi yang menjadi model dalam penerapan nilai-nilai itu. Tidak seperti agama - khususnya Islam - yang terdapat Rasul sebagai suri tauladan dalam kehidupan yang keseluruhan akhlaknya merefleksikan isi kitab suci.
Maka untuk melengkapi teori yang telah diajarkan, bangsa ini butuh sosok sebagai role model dalam menjalankan Pancasila dengan konsisten. Karena itu, mari pilih pemimpin yang kepribadiannya kita pandang cocok dengan nilai-nilai ideologi kita.
Ketuhanan yang Maha Esa
Seorang yang memimpin rakyat Indonesia dari tingkat terendah hingga tertinggi haruslah konsekuen dalam kata dan perilakunya menjalankan sila pertama Pancasila. Ia punya iman yang kuat pada agama yang dianut dan bertaqwa.
Jika ia muslim, masjid adalah tempat favoritnya melabuhkan kepenatan aktifitas, bukan sekadar tempat pencitraan. Sehingga ia pun tak kikuk ketika diminta menjadi imam salat dengan bacaan Al-Qur'an yang fasih dan tajwid yang benar.
Kalau boleh berandai-andai, tak ada yang salah bila KPU menggelar uji baca Al-Qur'an kepada orang yang ingin mendaftar menjadi calon anggota legislatif hingga presiden/wakilnya.
Interaksi dengan kitab suci sejatinya menjadi pembeda antara orang yang beriman dan munafik. Dan dalam sila pertama itu tersirat kepatuhan seseorang utuk menjalankan kitab sucinya.
Kriteria sila pertama adalah kriteria memilih yang terbaik agamanya. Ajaran Islam mengajarkan  sifat utama pemimpin yaitu siddik (jujur) amanah (terprcaya), menyampaikan (piawai dalam berkomujikasi) dan fatonah (cerdas) sebagaimana sifat Nabi Muhammad Shollallahualaihiwasallam. Â
Jika ketika memilih suami (atau menantu bagi orangtua), para anak gadis diminta menggunakan kriteria sisi agamanya sebelum mencari bibit ( keturunan), bebet (tampilan), bobot (kekayaan), demikian pula agama mengajarkan. "Fadzfar bidzatiddiin tsaribat yadaka", "maka pilihlah yang punya agama agar besar peruntunganmu." Sehingga memilih kepala negara harus tak kalah selektif dibanding seorang gadis memilih suami.
Kriteria sila pertama ini sering disampaikan oleh para ulama, kiai, dan para ustadz yang memiliki kepedulian kepada nasib bangsa. Mereka adalah para penjaga moral kepemimpinan Pancasila.
Sebagian pejabat yang kurang faham mencurigai para guru itu bermain politik identitas padahal tuduhan begitu justru ingin memberangus makna Sila pertama dalam Pancasila untuk diimplemententasikan melalui pembinaan yang tepat. Memang menjadi tugas utama dari para ulama untuk mencarikan sosok pemimpin yang religius, beriman dan bertakwa mampu mengajak rakyatnya untuk taat kepada agama.
Dari sisi kriteria Sila Pertama ini kita bisa memberikan skore kepada masing-masing capres dan cawapres sebagai berikut:
1) Anis  9 dan Muhaimin 8
2) Prabowo 5 dan Gibran 5
3) Ganjar 7 dan Mahfud MD 9
Bersambung
