        Pembangunan yang optimal merupakan pembangunan yang memiliki kesetaraan atau keseimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik. Seperti yang telah diketahui bahwa pembangunan fisik merupakan pembangunan yang dapat dilihat secara kasat mata bentuk / objek yang dimaksud. Hal ini dapat dicontohkan dengan pembangunan fasilitas utilitas yang disediakan di tempat umum. Sedangkan pembangunan non fisik merupakan pembangunan yang bentuknya tidak dapat dilihat secara langsung, namun dapat dirasakan dan ditinjau akan adanya perbaikan dan kemajuan di lingkungan sekitar. Hal ini dapat dicontohkan dengan pengembangan kuualitas dan mutu Pendidikan serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.
   Pembangunan yang ideal juga dapat ditinjau dari sistem dan persebaran yang ada. Sistem yang dimaksud dapat berupa adanya rincian terkait pembiayaan pembangunan yang mendetail. Selain itu, persebaran yang ada dapat berupa wilayah cakupan dimana pembangunan tersebut dilaksanakan. Jika kita mendengar hal yang menyangkut tentang pembangunan, pasti kita akan terfokus pada pembangunan Gedung -- Gedung tinggi yang ada di wilayah perkotaan maupun perkantoran. Nominal akan perputaran uang yang besar membuat pembangunan di area tersebut cenderung lebih mudah dalam perkembangannya. Hal ini membuat pembangunan yang ada di daerah terpencil atau pedesaan menjadi lebih tertinggal. Padahal, komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang diproduksi di desa juga merupakan bahan utama yang tentu sangat diperlukan oleh semua kalangan masyarakat, baik yang ada di perkotaan maupun pedesaan.    Â
   Pemerintah tentunya akan melakukan peninjauan terakit kesenjangan pembangunan antara kota dan desa. Sebagai bentuk pengupayaannya, terdapatah beberapa cara yang dapat diimplementasikan sebagai Langkah penyelesaian dari keterlambatan pembangunan desa akibat keterbatasan dana. Beberapa contoh upaya yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat dalam hal ini dapat dilakukan melalui yang pertama dengan pinjaman daerah. Pinjaman daerah berarti pemerintah daerah setempat mengajukan pinjaman berupa sejumlah dana kepada pemerintah daerah sekitarnya atau pemda di wilayah lain. Tentunya hal ini melalui proses yang tidak sebentar karena harus sesuai dengan peraturan bupati yang berlaku dan proses pengizinannya juga diawasi oleh Lembaga keuangan Badan Pemerintah Daerah (BPK). Solusi lain yang bisa ditempuh yaitu menggunakan obligasi daerah. Hal ini terjadi jika adanya sertifikat aset yang dimiliki oleh masyarakat dipinjamkan kepada pemerintah setempat dan akan dikembalikan berdasarkan jangka perjanjian yang berlaku.
   Adanya ketidakimbangan antara biaya rutin dengan biaya pembangunan, membuat pembiayaan pembangunan desa menjadi terhambat dalam proses realisasinya. Hal inilah yang mendasari beberapa pemerintah daerah terpaksa harus melakukan sejumlah pinjaman kepada pemerintah daerah lain. Pemerintah daerah biasanya melakukan hal demikian ketika terjadinya kebutuhan dana  yang sifatnya darurat dan mendesak sedangkan pendapatan daerah belum mampu membiayainya secara keseluruhan. Hal ini masih kerap terjadi walaupun dalam APBD terdapat dana darurat.
   Pinjaman yang dilakukan oleh sebuah pemerintah daerah tentunya harus didasari alasan yang logis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini ditujukan guna meminimalisir pinjaman suatu daerah kepada daerah lain. Karena, pinjaman daerah yang ada akanmenjadi utang daerah dan jika pemimpin daerah terlibat sudah tidak menjabat lagi, hal ini tentu akan menyulitkan pemimpin berikutnya. Selain itu, adanya sejumlah hutang yang dimiliki menyebabkan daerah tersebut harus melunasi hutangnnya terlebih dahulu sebelum melakukan pembiayaan -- pembiayaan lainnya guna membangun daerahnya.
   Hal seperti ini tentunya telah sering dijumpai di Indonesia, salah satunya Tangerang. Meskipun berada di pusat perdagangan dan letaknya yang tidak jauh dari Ibu Kota Jakarta, tidak menutup kemungkinan akan adanya kondisi -- kondisi tertentu yang mengharuskan pemkot setempat melakukan pinjaman daerah. Hal ini terjadi pada Pemkot Tangerang Selatan di tahun 2022 lalu. Hal ini terkait adanya pinjaman daerah guna menyelesaikan masalah banjir yang sempat terjadi. Pinjaman ini diusulkan oleh pihak DPRD Tangsel kepada Pemkot Tangsel. Anggaran yang diajukan ditujukan guna menyelesaikan permasalahan banjir yang terus terjadi dan diharapkan dapat diselesaikan dengan sesegera mungkin. Faktor lain yang menyebabkan persoalan ini harus segera ditangani yaitu mengingat kerugian yang terjadi oleh banjir sangat besar. Selain berhentinya kegiatan ekonomi masyarakat setempat, kerusakan lingkunagan dan fasilitas serta rumah warga yang terdampak juga tidak kalah besar jumlahnya. Hal inilah yang membuat pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan tersebut. Karena lebih baik melakukan pinjaman guna mengatasi masalah daripada mengeluarkan sejumlah dana guna menyelesaikan dampak kerusakan yang ditimbulkan.
   Terkait tingkat efektivitas dari pinjaman yang dilakukan terkadang sifatnya dapat optimal namun juga dapat berbanding terbalik dengan rencana awal. Hal ini dapat didasari oleh beberapa faktor. Keadaan di lapangan yang berbanding terbalik juga dapat memengaruhi banjir yang kerap terjadi. Meskipun demikian, hal ini dapat dilakukan pencegahan melalui serangkaian proses yang mendetail terkait pelaksanaan dari kegiatan yang diusulkan setelah pinjaman terseut cair. Sosialisasi antarpihak internal juga perlu ditingkatkan supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan dalam penangkapan materi yang dipaparkan yang bisa membuat kegiatan awal menjadi berjalan tidak sesuai rencana awal. Pemerintah juga dapat mengajak peran masyarakat dan golongan - golongan muda supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.
