Pajak di Ujung Jari: Menyongsong Masa Depan Negeri

Peluang:

1. Dengan ekonomi digital Indonesia diproyeksi tumbuh lebih dari US$ 130 miliar di 2025, dan penetrasi internet sekitar 79,5 %, peluang basis pajak digital sangat besar (Trade.gov).
2. Sistem e-payment dan e-filing mengurangi birokrasi, mempercepat pelaporan, dan memungkinkan data real-time (World Bank).
3. Termasuk sektor informal dan lintas batas—selama ini sering menghindar karena keterbatasan akses fisik dan regulasi.

Tantangan:

1. Untuk wilayah tertinggal, akses internet dan literasi digital masih perlu diperkuat.
2. Pengelolaan data sensitif menuntut standar keamanan dan tata kelola yang tinggi. Di banyak negara, sebagian besar administrasi pajak telah membangun rencana pengelolaan data yang kuat (OECD).
3. Negara-negara maju (seperti AS) kerap menekan kebijakan pajak digital. Contohnya, Kanada mencabut pajak digitalnya karena intervensi AS (Business Insider, Reuters).

Langkah Strategis Indonesia

1. Perkuat GovTech dan sistem otomatisasi
   Investasi ke sistem e-invoicing dan transaction-based reporting secara nasional akan efektif memangkas fraud dan memperluas basis pajak.
2. Perluas cakupan digital PPN dan withholding tax
   Pemerintah bisa memperluas kewajiban pajak kepada platform e-commerce sebagai withholding agent, sebagaimana rencana regulasi mendatang (Reuters).
3. Tingkatkan literasi dan akses digital
   Kampanye edukasi kepada Wajib Pajak—terutama UMKM—tentang kemudahan dan manfaat sistem pajak digital. Sertakan fasilitas pelaporan di kantor-kantor pajak terdekat atau melalui mobile.
4. Bangun tata kelola data dan keamanan yang kuat
   Seiring kemajuan digital, integritas dan keamanan data harus dijaga agar kepercayaan publik tumbuh. Kebijakan data governance yang jelas menjadi landasan.   

5. Terlibat aktif dalam diplomasi pajak internasional
   Dalam sorotan digital economy dan peluang ketegangan global, Indonesia harus aktif memperjuangkan transparansi dan kewenangan pajak di tingkat internasional (OECD, WTO, dan forum multilateral lainnya).

"Pajak di ujung jari" bukan sekadar slogan. Ia adalah representasi masa depan fiskal Indonesia—dengan sistem yang inklusif, cepat, dan adil. Digitalisasi memberi harapan bahwa negeri ini mampu menyambut era baru penerimaan negara, di mana keadilan fiskal dibangun melalui inovasi teknologi. Jika dijalankan dengan visi dan tata kelola yang tepat, digitalisasi penerimaan tak hanya sekadar modernisasi, tetapi fondasi masa depan kemandirian dan kesejahteraan negeri.