Pro kontra pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri telah diputuskan. Setelah konflik luar biasa antara Komisaris Jenderal Budi Gunawan dengan KPK terkait pemberian tersangka padanya, kini Presiden telah memberi suara dan mengeluarkan sebuah keputusan tegas yang menyatakan bahwa Komisaris Jenderal Budi Gunawan telah dibatalkan pengangkatannya sebagai calon Kepala Polri. Sebagai ganti calon tunggal Kepala Polri tersebut, Presiden Jokowi mencoba mengeluarkan nama baru sebagai calon Kepala Polri. Calon baru yang diajukan oleh Presiden adalah Komisaris Jenderal Badrodin Haiti.
Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny F. Sompie dalam sebuah media massa, ia mengatakan bahwa calon Wakapolri itu harus bintang tiga dan pernah mengisi berbagai jabatan. Oleh karena hal ini, maka Komisaris Jenderal Budi Gunawan masuk dalam bursa calon Wakapolri bersama Dwi Priyatno dan Putut Bayu Seno. Apabila Komisaris Jenderal Budi Gunawan masuk kedalam calon Wakapolri tentu ini akan menjadi perbincangan baru bagi para pakar dan masyarakat. Terkait dengan ini, menurut Ronny nama Budi sudah dibahas dalam rapat Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi yang dipimpin Wakil Kepala Polri. Dan nama tersebut masuk bursa.
Dalam hal ini, calon Wakil Kepala Polri akan dipastikan setelah Komisaris Jenderal Badrodin menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan yang kemudian dilantik. Sebab, saat ini posisi Wakil Kepala Polri masih diisi oleh Badrodin sehingga belum kosong. Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan menyatakan kecewa atas masuknya nama Budi Gunawan di bursa Wakil Kepala Polri dikarenakan kasus Budi Gunawan yang saat ini masih dianggap figur bermasalah.
Sebelum perkara hukum Budi Gunawan belum selesai, tentu hal ini akan menjadi perbincangan yang tak akan usai. Sebab, KPK telah menyatakan kasasi atas putusan praperadilan yang memenangkan gugatan Budi pada Senin (16/02/2015) lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apalagi bila Budi Gunawan terpilih menjadi Wakil Kepala Polri ataupun terkait dengan jabatannya di Mabes Polri, tentu hal ini akan ditentang oleh berbagai kalangan termasuk masyarakat Indonesia sendiri. Sebab, tidak mungkin seorang Wakil Kepala Polri ataupun anggota Mabes Polri diisi oleh figur yang masih tersangkut oleh sebuah kasus. Kalau tetap dicalonkan, tentu resikonya Mabes Polri tidak diisi oleh figur yang bersih yang tentunya akan berdampak jelek pandangan masyarakat terhadap Mabes Polri itu sendiri.