Belajar Membaca Fakta dan Opini

Tidak ada habisnya mengikuti dan merenungkan dinamika politik negeri tercinta ini, dan saya merasa harus terus belajar membaca menemukan mengamati aspek, sisi, dan celah-celah yang hidup berproses didalamnya. Dan itu mengasyikkan, karena memang tinggal itu yang tersisa bisa saya lakukan dalam kondisi usia dan lainnya.

Membaca berita kepolisian dan pejabat daerah yang peduli putra putrinya, saya percaya banyak pendemo muda yang ikut demo tanpa tahu permasalahannya dan tujuannya. Mereka hanya spontan membaca SMS atau WA langsung ikutan berramai ramai.

Atas berita itu saya ber-opini, tanpa menyaksikan fakta  di lapangan, bahwa dalam hidup keseharian bahkan banyak orang tidak sempat berfikir dan membedakan antara opini dan fakta. Bahkan lagi mereka dikuasai oleh suatu mindset dan harapannya cepat percaya apapun kira-kira informasi yang diterima menarik baginya..

Untuk memperolah gambaran konteks tentang opini dan fakta saya ingin mengajak mengupas dua berita yang akan saya paparkan ulang dibawah ini:

Kompas.com Kristian Erdianto menulis b e r i t a   Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto membantah anggapan rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo represif dalam menyikapi aksi unjuk rasa penolakan Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

"Hak untuk menyuarakan pendapat diatur di dalam konstitusi tetapi demontrasi tidak boleh merusak. Ketika demo sudah merusak fasilitas publik ya di situlah aparat penegak hukum harus bertindak menegakkan hukum di atas segalanya untuk memastikan keamanan dan ketertiban," "Saat ini Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin itu adalah pemimpin yang terus membangun dialog mendengarkan aspirasi dari masyarakat," tutur dia.(Hasto). msn.com   

Tetapi penyaji berita menyarankan pula agar dibaca empat berita ini :

Baca juga: ICJR Nilai Aparat Cenderung Represif Sikapi Kebebasan Berekspresi

Baca juga: Survei IPI: Kebebasan Sipil di Indonesia Terancam

Baca juga: Survei IPI: 69,6 Persen Responden Setuju Publik Kian Takut Sampaikan Pendapat

Baca juga: Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena terhadap yang Berseberangan secara Politik.