Para pembuat sertifikat penghargaan dari berbagai instansi mungkin semakin sibuk bekerja membuat atau menerbitkan sertifikat setiap kali menjelang pilgub atau pilbup, penghargaan itu dibuat untuk para pejabat daerah yang kebetulan akan melakukan pilkada.
Sangat disadari oleh para calon gubernur maupun calon bupati terutama yang inkumben bahwa untuk agar bisa terpilih lagi pada pemilihan berikut maka mereka harus menunjukkan prestasi kepada masyarakatnya, prestasi ini dapat berupa pengakuan resmiberasal dari berbagai kementerian ,dari organisasi internasional, organisasi besar dalam negeri maupun organisasi yang berada dalam negri.
Adapun yang dianggap prestasi adalah: Mulai dari hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK/BPKP misalnya pemeriksaan menunjukkan hasil yang baik atau tak ada korupsi sering disebut WTP alias Wajar Tanpa Pengecualian, maka ini dianggap prestasi padahal seharusnya memang begitu, pemberian bintang jasa oleh lembaga kepresidenan, kementerian atau lembaga lain, misalnya ksatria bakti husada dari kementerian kesehatan atau bintang jasa lainnya semua berusaha diperoleh oleh mereka yang ingin mencalonkan diri jadi bupati lagi atau menjadi gubernur lagi.
Bintang-bintang jasa itu dianggap sebagai bukti otentik keberhasilan program yang dijalankan oleh lembaga pemerintahan yang ada dibawah pimpinan calon bupati atau calon gubernur.
Bagaimana dan cara apa yang ditempuh agar bisa memperoleh tandabintang atau sertifikat penghargaan tersebut? Tentu para pejabat di setiap unit/SKPD atau kepala dinas yang lebih tahu upaya dan usahe yang dilakukan agar bintang atau sertifikat dapat diperoleh......??? demikian juga dengan lembaga yang mengeluarkan bintang jasa atau sertifikat penghargaan itu tentu sudah mempunyai kriteria baku yang harus dipenuhioleh mereka yang akan diusulkan mendapat penghargaan.
Bintang penghargaan yang diperoleh dari lembaga pemerintah tentu kurang afdol kalau tak disertai rekor MURI, maka upaya memecahkan rekor MURI pun terlihat diupayakan agar bisa dipecahkan dimasa para calon inkumben itu berkuasa, pemecahan rekor semacam ini tentu saja memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam jumlah besar, untuk bersama-sama misalnya membuat kue terpanjang, nasi goreng terbanyak atau masih banyak lagi. Untuk caloninkumben tentu mudah saja karena setiap kepala dinas akan dengan patuh mengerahkan SDMmaupun SDU yang ada demi mendukung setiap gerakan pemecahan rekor itu.
Percayalah akan bertambah banyak bintang jasa yang dikeluarkan oleh lembaga pemberi bintang dan akan lebih banyak lagi rekor yang pecah oleh parapendukung calon gub atau calon bup. Indonesia memang unik to ?
Kerugian dan keuntungan dari mengejartanda/bintang jasa formal ini tentu ada,terutama jika memang ada bukti-bukti sukses di lapangan.
