Pertanyaan pun muncul: mengapa peluang yang seharusnya menjadi jalan naik justru terasa tertahan di tempat?
Data terbaru juga menunjukkan hal serupa.
Menurut BPS, ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 tumbuh 5,12 persen (y-o-y) dan sepanjang semester I 2025 mencapai 4,99 persen (c-to-c). Namun, pertumbuhan ini belum banyak dirasakan oleh UMKM.
Total kredit UMKM per Juli 2025 memang besar, mencapai Rp1.397,4 triliun, dengan pertumbuhan sekitar 1,82 persen menurut data OJK terbaru. Sementara itu, beberapa laporan juga menunjukkan perlambatan pada segmen mikro, menandakan belum semua usaha kecil mendapat akses pembiayaan yang cukup. Angka-angka ini mempertegas kritik bahwa pertumbuhan kita masih belum berkualitas karena belum menyentuh basis ekonomi rakyat.
Perubahan yang Dibawa Purbaya
Narasi berubah ketika dana besar, Rp200 triliun, Â yang lama terparkir mulai diarahkan ke perbankan milik negara agar kembali ke ekonomi nyata di masyarakat. Harapannya jelas, kredit lebih murah dan penyaluran lebih luas sehingga usaha kecil menengah bisa bernapas.
Koordinasi antarotoritas pun harus terlihat jelas dalam bentuk kebijakan dan keputusan bersama yang konsisten. Kementerian Keuangan menyiapkan umpan. Otoritas moneter dan pengawas sistem keuangan harus menyambut dengan keputusan yang mendukung. Bank-bank milik negara menjaga penyaluran. Sementara itu, bank swasta, BPR, dan lembaga mikro ikut memperkuat. Sistem baru hanya akan berjalan baik jika semua pihak benar-benar bekerja sama.
Namun perubahan tidak cukup di niat. Ada aturan main yang harus dijaga:
- Transparansi agar uang publik benar-benar masuk ke sektor produktif, bukan hanya berputar di kalangan elite atau lembaga keuangan yang sama.
- Target penyaluran yang jelas agar sektor produktif mendapat pasokan nyata.
- Perlindungan konsumen dan mitigasi risiko agar stabilitas tidak dikorbankan demi percepatan sesaat.
Kuncinya ada pada desain kebijakan yang jelas, yaitu bagaimana uang publik benar-benar dipakai untuk kepentingan masyarakat luas dan bagaimana risiko dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan masalah baru.
Keuntungan bagi Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah juga memiliki peluang besar dari fenomena ini. Akses kredit yang lebih mudah dapat membuat UMKM lokal tumbuh lebih cepat. Program pusat yang diarahkan pada pemerataan bisa dimanfaatkan agar pembangunan tidak hanya berfokus di kota besar, tetapi juga menjangkau desa dan sektor informal.
Pertumbuhan UMKM akan meningkatkan perputaran ekonomi lokal, memberi tambahan pajak dan retribusi bagi daerah. Program padat karya, tambak, koperasi desa, hingga modernisasi nelayan bisa membuka peluang lapangan kerja baru.Â
Selain itu, Pemda dapat bereksperimen dengan berbagai kebijakan inovatif, seperti pendampingan UMKM, digitalisasi pasar, atau subsidi bunga yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk meringankan beban pinjaman UMKM.
