Fakta bahwa jumlah utang telah mencapai Rp9.105 triliun memberi tambahan rasa kewaspadaan. Meskipun APBN masih memiliki ruang, namun ruang tersebut tidak seluas dulu.
Inilah pentingnya disiplin dalam pengeluaran, keberanian untuk memperbaiki BUMN, dan komitmen untuk menutup kebocoran. Tanpa langkah-langkah tersebut, janji kesejahteraan bisa berlanjut menjadi beban di masa depan.
APBN bukan hanya soal fiskal, tetapi juga soal moral. Siapa yang diutamakan dan siapa yang dikorbankan.
Bagi Pemerintah Daerah, tanggung jawabnya adalah memastikan program pusat benar-benar menyentuh desa dan pelosok terpencil.
Bagi masyarakat, tugas kita adalah untuk mengawasi dan memastikan bahwa dana negara kembali kepada rakyat dalam bentuk yang nyata.
RAPBN 2026 adalah sebuah janji. Janji mengenai rakyat yang sejahtera. Dan janji itu hanya akan dapat ditepati jika kita semua turut berkontribusi dalam mengawalnya.
Salam hangat untuk Indonesia yang lebih adil dan makmur.
Sanana, 24 Safar 1447 H / 18 Agustus 2025
Referensi:
- Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah RUU APBN 2026 dan Nota Keuangannya;Â
- Bank Indonesia. (2025, Mei). Utang Luar Negeri Indonesia;
- Seknas FITRA. (2025, Mei). Utang RI Tembus Rp 9.105 Triliun, Ekonom: Pemerintah Harus Waspada.Â
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
