Pergantian Menteri Keuangan selalu memunculkan harapan baru. Sosok yang menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa, bukanlah orang asing dalam dunia ekonomi. Rekam jejaknya panjang, mulai dari akademisi hingga birokrat. Gaya 'koboi' nya sempat menjadi sorotan di awal pelantikannya, terkait bagaimana ia menanggapi wawancara media. Namun, yang menarik perhatian saya adalah kebijakan yang dilakukan di awal masa jabatannya.
Langkah awal yang ia ambil langsung menyita perhatian. Purbaya memutuskan menyalurkan dana pemerintah senilai Rp200 triliun kepada bank-bank milik negara atau Himbara untuk dikelola. Keputusan ini memunculkan beragam pertanyaan. Apakah langkah tersebut akan menjadi strategi efektif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, atau justru menimbulkan ketergantungan baru pada segelintir bank pelat merah? Untuk awalan, coba nonton video berikut ini.
Bank sebagai Mitra Pemerintah
Selama ini APBN selalu menjadi instrumen utama pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi. Kini pendekatan yang digunakan sedikit berbeda. Dana dalam jumlah besar diberikan kepada Himbara yang memiliki jaringan luas, likuiditas besar, serta berada dalam kendali negara.
Dengan dukungan dana tersebut, bank diharapkan mampu menyalurkan kredit ke sektor usaha yang produktif. Mekanismenya mirip hubungan antara bank dengan nasabah korporasi. Pemerintah menyediakan dana, bank menyalurkan, lalu hasilnya diukur melalui kemampuan sektor riil menyerap pembiayaan dan menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian.
Bagaimana penggambarannya?
Dari cara yang dilakukan oleh Menteri Purbaya, saya melihat pemerintah memperlakukan bank bank ini seperti perusahaan yang sedang diuji kelayakannya. Dana Rp200 triliun dapat dilihat sebagai "pinjaman awal" dari negara. Bank harus membuktikan kemampuannya menyalurkan dana tersebut secara sehat, menjaga tingkat kredit bermasalah tetap rendah, sekaligus menunjukkan bahwa dampaknya terasa hingga ke lapisan bawah.
Jika hasilnya positif, bank dianggap kredibel dan layak diberi ruang lebih besar. Namun bila gagal, konsekuensinya tidak ringan karena yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas bank, tetapi juga kepercayaan publik terhadap strategi pemerintah. Secara singkat saya gambarkan seperti ini:
Pendekatan ini menandai pergeseran peran bank milik negara. Mereka tidak lagi semata entitas bisnis yang mencari laba, melainkan juga instrumen pembangunan yang menjadi mitra langsung pemerintah dalam mengelola kebijakan ekonomi.
Apa dampak positif dari kebijakan ini?
Ada sejumlah hal yang bisa dipandang sebagai keunggulan dari kebijakan ini. Pertama, bank milik negara memiliki jaringan yang menjangkau hampir seluruh pelosok, sehingga penyaluran dana bisa lebih merata. Kedua, keterlibatan Himbara memberi kepastian bahwa pemerintah memiliki kendali penuh atas arah penggunaan dana, berbeda dengan bila penyaluran dilakukan murni oleh pasar.
