Semasa jadi Presiden, almarhum Gus Dur pernah melontarkan pernyataan, kelakuan anggota Parlemen (DPR) tak ubahnya anak-anak TK (Taman Kanak-kanak). Bila dicermati, memang benar juga yang dikatakan cucu pendiri NU itu. Sampai sekarang ini kelakuan anggota DPR periode 2014-2019 pun memang seperti bocah saja.
Gara-gara tak kebagian ‘kue’ kekuasaan pada alat kelengkapan dewan, mereka yang berada di KIH (Koalisi Indonesia Hebat) ‘ngambek’ dengan cara membuat pimpinan DPR tandingan. Malahan minta kepada Presiden Joko Widodo yang notabene didukung mereka dalam memenangkan Pilpres lalu, untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (MD3).
Selain itu seluruh fraksi KIH pun menghimbau pemerintahan Presiden Joko Widodo mengabaikan pimpinan alat kelengkapan Dewan (komisi dan badan) yang disahkan oleh pimpinan DPR saat ini. Fraksi PDI-P menganggap pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan di DPR dilakukan dengan cara ilegal.
Sementara itu seluruh anggota Dewan yang berada di KMP (Koalisi Merah Putih) pun mendesak Jokowi untuk mengingatkan koalisi pendukungnya agar mematuhi aturan internal parlemen. Malahan seorang anggota Dewan dari PKS, Aboebakar Alhabsy, menyatakan  KMP juga bisa membuat Presiden tandingan. Sedangkan Fadli Zon, yang sekarang menduduki kursi wakil ketua DPR, sampai menantang Presiden Joko Widodo, "Saya tantang Jokowi berani enggak (keluarkan perppu)? Kalau bisa semena-mena begitu, bisa bubar negara ini," ujarnya.
Persis kelakuan bocah ‘kan ?
Kalau dirunut ke belakang, kisruh yang terjadi selama ini bermula dari kekalahan kubu Prabowo-Hatta juga di Pilpres 9 Juli lalu. Kemudian karena memang parpol pendukung mantan menantu Suharto, dan besan SBY yang tergabung dalam kolalisi yang mereka sebut KMP itu lebih banyak dibanding parpol pendukung rivalnya (Jokowi-JK), maka sepertinya di DPR-lah oleh KMP dijadikan semacam arena ‘balas dendam’ dari kekalahannya tersebut.
Sebagaimana diketahui, KMP dengan membabi-buta melakukan ‘sapu bersih’ dalam pemilihan kursi pimpinan DPR. Tak satupun jatah kursi diberikan pada rivalnya dari KIH. Sama halnya dengan yang terjadi sekarang ini, ketika pelaksanaan pembentukan pimpinan alat kelengkapan dewan.
Bila kita mencoba untuk mencari siapa di antara dua kubu (KMP dan KIH) yang bersikap sangat kekanak-kanakan, bisa jadi tudingan itu akan diarahkan pada kubu KMP. Suka maupun tidak, biang keladi kisruh yang terjadi munculnya bermula dari pihak KMP juga.
Bagaimanapun sikap mereka sama sekali tidak elegan, dan sangat tidak dewasa  dalam menerima kekalahan capres yang diusungnya dalam pilpres lalu. Kubu Prabowo betul-betul sangat berambisi untuk tinggal di Istana Merdeka sebagai RI-1.
Sehingga saya sendiri merasa menyesal telah menyebut Prabowo sebagai seorang negarawan, ketika mau menerima kunjungan Joko Widodo di rumahnya. Karena dalam kenyataannya, ternyata mantan suami Titiek Suharto itu masih menaruh dendam atas kekalahannya dalam pilpres lalu.
Sementara Presiden Jokowi sendiri tampaknya ibarat makan buah simalakama menghadapi persoalan ini memang. Bagaimanapun  perseteruan dua kubu itu selain tidak seimbang, juga Jokowi terlalu percaya diri sejak awal jauh hari. Dia seolah enggan meniru SBY untuk membentuk koalisi besar. Padahal dalam politik pun berlaku peribahasa : Tak ada makan siang gratis memang.
Akan tetapi, terlepas dari semua itu, sebaiknya semua anggota DPR yang larut dalam perseteruan semacam itu segera sadar diri. Kalian duduk di kursi yang berada di Senayan itu semata-mata atas kepercayaan rakyat juga. Apa kerja kalian itu hanya untuk berseteru berebut kue kekuasan belaka, dan bukan untuk mengurus rakyat serta negara agar hidupnya maju dan sejahtera.
Mestinya kalian malu dengan pernyataan almarhum Gus Dur. Cobalah bersikap elegan dan dewasa. Tunjukkan diri kalian sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya.
Atawa jangan-jangan mereka semua sama sekali sudah tidak memiliki urat malu lagi...
Sunguh. Sungguh-sungguh memalukan memang. ***
