Mungkinkah Teori tentang Pilkada Bebas Corona Dapat Terlaksana?

SELAYAR. Sudah satu keharusan untuk ikut berpartisipasi dalam rangka mensukseskan Pilkada 2020 pada 9 Desember yang akan datang. Walaupun sebenarnya pesta demokrasi rakyat ini dilaksanakan ditengah pandemi COVID-19 yang senantiasa mengancam keselamatan seluruh warga negara yang ikut pesta. 

Bukan saja masyarakat wajib pilih, pelaksana pilkada dan pengawas pilkada juga terancam serangan virus corona, baik sebelum maupun setelah pesta berlangsung. Mengingat sejumlah tahapan tidak memungkinkan untuk tidak kontak. Baik itu kontak secara langsung maupun tidak langsung. Karena seluruh aktivitas pasti menggunakan media dan selalu ada benda atau bahan yang akan terpakai. Misalnya kertas, pulpen, uang dan atm serta kendaraan yang akan dipakai. Ini baru contoh kecil. 

Kita beri contoh di Kabupaten Kepulauan Selayar dimana saya saat ini menulis. Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menjadi daerah pelaksana Pilkada.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di daerah ini diikuti oleh 2 pasangan calon. Semuanya adalah petahana Pilkada sebelumnya. Hanya calon yang berubah tempat. 

Saya tidak akan mengulas pasangan calon karena bukan tugas melakukan sosialisasi. Saya hanya mau menanyakan bagaimana bisa seleuruh elemen pelaksana dan pengawas serta pemerintah Kepulauan Selayar bisa menjamin jika pelaksanaan Pilkada Selayar 2020  yang akan datang bebas virus Corona ?

Saya yakin kalau seluruh persiapan telah disiapkan untuk ini, tapi apakah semuanya menjamin pelaksanaan dapat berjalan tanpa ada elemen yang terjangkit virus corona ? Siapkah peralatan pendeteksi keberadaan virus coroina di seluruh tempat pemungutan suara? Siapkah semua SDM pelaksana Pilkada di tempat pemungutan suara dengan peralatannya ?  Jangan-jangan hanya sebatas penggunaan alat pengukur suhu dan hand sanitizer racikan lokal non SNI yang disiapkan". 

Saya menulis pertanyaan melalui Kompasiana mengingat jumlah kasus positif di Kabupaten Kepulauan Selayar semakin bertambah hingga sudah melebihi 100 orang. Dan peningkatan jumlah kasus terjangkit corona tanpa gejala yang diperlihatkan sebelumnya. Malah dari 30 orang terkonfirmasi diantaranya berasal dari kluster perkantoran. Yakni Dinas Kesehatan, kantor Badan Kepegawaian daerah dan Kantor Statistik di Selayar. 

Bukankah ini sudah sebuah hal yang tidak bisa dijelaskan lagi, tentang ketidak mampuan kita, mengontrol penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Selayar ?

Ditambah lagi dari pantauan di sejumlah wilayah di daerah kepulauan ini, banyak warga masyarakat yang terkesan sudah tidak percaya lagi dengan penyebaran virus berbahaya ini. Mereka berasumsi, kalau peningkatan jumlah kasus ini dikaitkan dengan anggaran penanganannya yang dinilai menggiurkan. Kendati dijelaskan seperti penjelasan ahli di sejumlah media, namun mereka tetap tidak percaya. 

Kasus COVID-19 bukan saja mengancam masyarakat umum, namun juga telah menelan korban dari kalangan medis. Jadi kalau kalangan medis saja terpapar, bagaimana dengan yang tidak mengerti medis. Bukankah hal ini sebuah hal yang perlu dipertimbangkan ?

Kompasianer  yakin kalau pelaksanaan Pilkada di Kepulauan Selayar, bisa berjalan dan bisa terlaksana, jika diteorikan akan bebas dan aman dari penyebaran virus Corona. Karena jika tidak, atau ada pernyataan tidak sanggup dengan protokol kesehatan sesuai teori, maka semua tidak akan terlaksana. Karena salah satu yang diprioritaskan adalah Pilkada Bebas COVID-19.