Presiden Jokowi dalam hal mewujudkan Poros Maritim menekankan pada 3 hal yaitu membentukan sumber daya manusia (SDM) yang berjiwa maritim, mengelola sumber daya laut secara profesional, dan pembangunan infrastruktur maritim hijau nan terpadu. Kemudian beliau menjabarkan 5 Pilar Poros Maritim di forum International; (1) Indonesia akan membangun kembali budaya maritim Indonesia, (2) Kami akan menjaga dan mengelola sumber daya laut, (3) Indonesia juga akan memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritime, (4) Diplomasi maritime serta (5) Membangun kekuatan pertahanan maritime.
Begitu banyak yang beliau sampaikan tentang Poros Maritim yang kemudia diperkuat dengan kehadiran gagasan – gagasan dari para ahli ataupun akademisi menyoroti visi Presiden tersebut. Hal tersebut merupakan titik balik Indonesia menjadi negara dan bangsa maritim, harapannya semua elemen mampu mengambil peran sesuai dengan bidangnya. Karena maritim akan melibatkan semua sektor baik laut, darat mapuan udara, akan tetapi dalam hal ini laut menjadi tumpuan utamanya. Laut menjadi tumpuan utama karena laut merupakan batasa Indonesia dengan negara tetangga maupun pembagian wilayah international.
Selain itu ketika Indonesia mencanangkan diri sebagai Poros Maritim, maka wilayah laut menjadi wilayah startegis baik untuk aktivitas ekonomi, keamanan maupun kegitan yang mendukung kesejahteraan berbangsa dan bernegara lainnya.Hadirnya visi serta gagasan-gagasan kemaritiman dirasa belum cukup untuk pencapain Indoensia sebagai Poros Maritim, dapat kita lihat banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak dibarengi dengan solusi yang dapat diterima oleh masyarakat menengah kebawah.
Dalam hal ini nelayanlah yang sering menerima dampak langsung dari kebijakan-kebijakan tersebut, misalnya terkait pelarangan alat tangkap, penjualan komuditas perikanan, reklamasi, pembagian kapal, serta pencabutan subsidi BBM. Pertanyaannya adalah sudahkah pemerintah melibatkan nelayan dalam perumusan suatu kebijakan tersebut ??? Perlu digaris bawahi bahwa antara nelayan disuatu wilayah dengan wilayah lainnya memiliki perbedaan budaya, oleh karenanya ketika memutuskan suatu kebijakan maka kebijakan itu harus berdasarkan hasil riset secara menyeluruh serta melibatkan nelayan dalam merumuskan kebijakan tersebut.
Dalam pencapain visi Poros Maritim tentu bukan sepenuhnya menjadi beban pemerintah, meskipun pemerintah merupakan mepangku penyelenggara kebijakan akan tetapi dukungan dari khalayak masyarakat merupakan kekuatan dari setiap kebijakan. Setiap kebijakan harus dirumuskan serta dipantau bersama-sama, menongok sejarah bahwa Indonesia merdeka karena saat itu bangsa ini dalam satu visi.Visi Poros Maritim ini harus menjadi visi bersama, semua elemen harus mulai mengarahkan dirinya kepada bidang kemaritiman. Hadirnya Kemenko Maritim yang saat ini menaungi 6 kementrian harus di optimalkan dalam berkoordinasi, jangan sampai adanya kebijakan yang tumpang tindih.
Serta targetan-targetan pemerintah dalam hal ini perlu diperjelas, baik dalam kurun waktu pendek maupun jangka panjang serta adanya evaluasi kinerja yang melibatkan semua setekholder. Selain itu adanya MEA harapannya tidak menggoyahkan setiap visi Poros Maritim, oleh karenanya harus adanya keseriusan dalam membentuk Sumber daya manusia (SDM) yang berjiwa maritim dimana menanamkan kembali nilai-nilai budaya maritim bangsa ini, pengelolaan sumber daya laut secara professional berdasarkan aspek ekonomi dan keberlanjutan/kelestarian, serta pembangunan infrastruktur maritim hijau nan terpadu yang mendukung aktivitas kemaritiman.
Maju mundurnya Kemaritiman Indonesia sudah terjadi semenjak Presiden RI pertama, hal tersebut harusnya menjadi pelajaran bersama. Disisa kepemimpinan Presiden Jokowidodo ini, harus benar-benar dioptimalkan salah satunya adalah adanya arah kerja yang jelas. Kemudian setiap kebijakan itu harus dapat dilanjutkan oleh kepemimpinan selanjutnya, sehingga tidak ada pergeseran visi. Oleh karnanya, kebijakan tersebut adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan perhitungan jangka panjang agar dapat diterima dalam jangka panjang pula.Selain itu pemerintah juga mulai menanmkan semangat kemaritiman, salah satunya adalah dengan memberikan penghargaan kemaritiman, atau bahkan pemberikan Gelar Kepahlawanan kepada pejuang Kemaritiman, Misalnya; Pelaut yang mampu berkeliling dunia, nelayan yang mampu membela negara di wilayah perbatasan, ataupun bahariwan. Kemaritiman adalah jati diri dan masa depan Bangsa dan Negara ini, oleh karenanya semua elemen wajib teribat dalam mewujudakan visi Indonesia Poros Maritim Dunia.
