Mencari 36 Orang yang Memiliki Integritas di Negeri Ini, Susah…

Jokowi dalam satu kesempatan mengatakan akan mengumumkan susunan personalia kabinetnya sehari setelah pelantikan. Proses yang lazim,  yaitu memanggil calon menteri untuk kemudian membicarakan berbagai hal, mulai dari soal pendidikan, hingga gagasan di bidangnya masing-masing sudah dilakukan. Yang unik adalah ketika Jokowi menyerahkan daftar nama calon menteri ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditelusuri rekam jejaknya serta potensi-potensi kasus hukum. Presiden - presiden sebelumnya tidak pernah melakukan ini. Dalam prosesnya, KPK memberi tanda merah untuk nama yang bermasalah, dan kuning untuk kategori terindikasi atau berpotensi bermasalah. Ketua KPK Abraham Samad ketika menjawab pertanyaan wartawan menyatakan, yang bertanda kuning dan merah, tidak boleh jadi menteri, karena cepat atau lambat akan diproses.

Mengejutkan ketika kemudian Jokowi memutuskan untuk menunda pengumuman kabinetnya. Pesan yang dapat ditangkap dari kejadian ini adalah, Jokowi membongkar, menyusun ulang nama-nama calon menterinya setelah hasil penelusuran diterima. Sepertinya dari 43 nama yàng dikirim, yang layak (yang tidak bertanda kuning atau merah) tidak cukup untuk menduduki pos-pos jabatan 33 kementerian dan 3 jabatan setingkat menteri sebagaimana direncanakan. Mencari 36 orang berintegritas di negeri ini, susah ya?

Beberapa pengamat dan politisi menyatakan Jokowi sedang memainkan peran, dimana beliau tidak mnggunakan tangannya untuk menyingkirkan orang-orang yang sudah terlanjur dekat dan meminta jabatan namun dipandang memiliki masalah hukum, khususnya korupsi. Secara politik, pandangan ini sangat masuk akal, mengingat dalam suatu poros politik, sangat tidak mungkin memastikan seluruhnya bersih. Dan sangat tidak mungkin pula dalam politik, menyingkirkan orang di sekitar saat pertarungan sedang terjadi. Siapa pun yang sedang bertarung dalam politik, membutuhkan dukungan yang lebih besar.

Namun yang lebih penting dari itu, dengan melibatkan PPATK dan KPK untuk memberi catatan bagi calon menteri, pesan yang dapat ditangkap adalah, pertama, Jokowi sudah memulai REVOLUSI MENTAL yang menjadi visinya pada masa kampanye yang lalu. Jokowi sadar betul, tidak mungkin membersihkan rumah dengan sapu yang kotor. Maka perlu sebuah garansi dari lembaga yang kredibel untuk menyatakan orang-orang yang dipilih adalah bersih dari kasus hukum.

Kedua, Jokowi ingin berangkat dari nol. Dengan lolosnya nama-nama calon menteri dari PPATK dan KPK, pesannya adalah, Jokowi ingin menteri- menterinya tidak akan terseret kasus hukum masa lampau. Garansi PPATK dan KPK ini penting agar para menteri tidak terlibat politik sandera dalam menentukan keijakan. Dalam hal ini, Jokowi juga ingin menepis keraguan banyak kalangan terhadap beberapa nama yang disebut-sebut bakal menduduki pos menteri. Sebut saja misalnya Puan Maharani dan nama lainnya yang oleh banyak kalangan dipertanyakan kelayakannya menjadi menteri. Adanya garansi PPATK dan KPK akan menambah poin positif jika akhirnya mereka dipercaya menduduki jabatan menteri. Kira-kira opini publik yang terbentuk nantinya adalah, katakanlah kemampuanya dibawah nama lainnya, namun orang ini sudah dinyatakan bersih oleh PPATK dan KPK.

Pada bagian lain, Ketua KPK Abraham Samad untuk kesekian kalinya pantas diacungi jempol. Beberapa nama betul-betul diberi merah dan kuning. Bagi Samad, ini pertaruhan kredibilitas. Jika di kemudian hari ternyata ada menteri Jokowi yang terseret kasus hukum masa lalu, maka KPK dan Abraham Samad tentunya, pantas dipertanyakan. Mengapa bisa meloloskan nama bermasalah menjadi calon menteri? Ini yang membuat Abraham Samad dan komisioner KPK lainnya mengerjakan dengan serius permintaan Jokowi.

Yang aneh, di tengah  upaya Jokowi membangun team kabinet yang bersih sebagaimana kerinduan masyarakat, suara sumbang justru datang dari Fadli Zon. Wakil ketua DPR RI itu mempertanyakan hal prosedural terkait pemilihan menteri. Dalam pernyataanya, Fadli Zon mempertanyakan keterlibatan KPK dalam penentuan nama calon menteri.

Hal berikutnya yang menarik untuk ditunggu adalah, apakah Jokowi akan kembali memberikan nama tambahan ke KPK? Jika ya, ini akan mempertegas jawaban pertanyaan tadi, "Mencari 36 orang yang berintegritas di negeri ini, susah ya?"

Di sisi lain, para politisi yang tadinya merasa berhak mendapat upah dari kemenangan Jokowi dan santer disebut-sebut sebagai kandidat menteri, belakangan menahan diri bahkan ada yang sudah terang-terangan menyatakan tak akan menjadi menteri. Sekali lagi, Jokowi memainkan perannya dengan sangat indah. Menang tanpa ada yang terluka.

Harapan ke depan, bersediakah partai politik sebagai lembaga yang kerap disebut paling banyak koruptornya untuk menyerahkan nama calon kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) serta nama calon legislatif atau nama calon pengurus ke PPATK dan KPK untuk ditelusuri rekam jejaknya?

Catatan sebelum istirahat.
Arnold PG Lbn Gaol.