Sedangkan Anies, meski tampak menghindar, sempat mengatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah Kepala Dinas Kebudayaan,  Iwan Henry Wardhana  "Nanti Pak Kadis Kebudayaan yang menjelaskan," ucap Anies.
Lalu Henry Wardhana balik mengatakan bahwa TACB tidak berwenang memberikan rekomendasi.
"Eh Pak Mundarjito (Ketua TACB DKI Jakarta) itu memang tidak berwenang mengeluarkan rekomendasi. Yang berwenang itu TSP. Jadi blast saja ke TSP. Pak Mundarjito ya emang nggak tahu," ucap Kepala Dinas Kebudayaan Iwan Henry Wardhana kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (13/2).
***
Kembali ke pertanyaan Saefullah, Anies mungkin saja disalahkan. Hanya pengertian "disalahkan" ini tidak serta merta mengatakan bahwa Anies tidak bersalah bahkan lepas dari tanggung jawab.
Sebagai pejabat tertinggi daerah apalagi menandatanganinya, Anies mestinya mampu melihat jikalau ada kesalahan narasi atau pernyataan tentang rekomendasi tersebut.
Jika mau memahami Anies, maka kesalahan seharusnya ada di Saifullah.
Saifullah jangan hanya fasih mengeluarkan pernyataan politik sehingga membuat Anis seperti dizolimi, padahal dalam tanggungjawab sebagai pegawai pemerintah seorang Sekda juga bertanggungjawab terhadap kesalahan Kepala Dinas, seperti yang dituduhkannya sendiri.
Persoalan-persoalan ini, meski tak disengaja membuat polemik serupa (berkaitan dengan administrasi) terjadi hampir dalam waktu berdekatan. Pertama, soal surat permohonan ijin revitalisasi Monas yang syukurlah sudah diselesaikan dengan baik, dan kedua, soal tuduhan "manipulasi" rekomendasi ini.
Anies nampak disalahkan, namun jikalau persoalan ini terjadi berulang, maka Anies bersama dengan jajarannya mestinya dengan legowo mengatakan bahwa ada kesalahan disana.
Tak perlu memutar-mutar kesana kemari, apalagi berusaha membela diri dengan menyalahkan pihak-pihak tertentu, nanti terkesan saling menyalahkan.
