"Itu harus melihat detail, lihat skemanya, saya enggak mau berdebat lah, saya tidak dididik untuk berdebat," ujar Basuki.
Menteri yang didaulat sebagai salah satu dari tiga menteri dengan tingkat kepuasan kinerja tertinggi di Kabinet Kerja Jokowi ini lantas kembali berusaha menjelaskn dengan lebih detail apa yang harus dilakukan soal banjir Jakarta ini.
Dari penjelasan Basuki, memang persoalan banjir ada di hulu, tengah hingga hilir. Untuk bagian hulu, pemerintah sudah menyiapkan stratedi dengan tetap melanjutkan pembangunan bendungan di kawasan Bogor dengna tenggat waktu akhir 2020 ini.
Di wilayah tengah normalisasi perlu dan harus tetap dilakukan, dengan tujuan melebarkan bagian tengah sungai untuk menampung air jika volumenya meningkat. Jika berhasil maka hilir akan aman karena sudetan atau pengaliran air dari Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT) berjalan lancar.
Terlihat dari penjelasan Basuki ini, normalisasi atau naturaliasi atau apapun namanya perlu tetap dilakukan, dengan sebuah kewajiban Pemprov DKI untuk melaksanakan pembebasan lahan.
Tak mau berlama-lama membahas debat, doktor teknik sipil lulusan Universita Colorado ini lantas bergerak cepat untuk membentuk tim khusus dari kementriannya.Â
Sejumlah 280 pegawai KemenPUPR diterjunkan ke 180 titik banjir menurut data BPNB. Â Basuki memberikan tenggat waktu selama dua hari hingga timnya dapat menelusuri penyebab banjir besar di kawasan Jabodetabek.
Bukan saja mencari penyebabnya saja, tetapi Basuki juga berharap agar timnya dapat  melakukan pendataan fasilitas yang rusak, sehingga di awal minggu atau Senin, timnya dapat melakukan perbaikan fasilitas tersebut.
Mengapa perlu deadline? Karena menurut data BMG, curah hujan akan mencapai puncak sekitar tanggal 11-15. Basuki berharap, di waktu tersebut, persoalan-persoalan yang terdapat di lapangan dapat diselesaikan dan dampak banjir tidak sebesar banjir di tahun baru kemarin.
Langkah yang tidak abstrak, jelas dan terukur, khas orang lapangan.
Masalah banjir di Jakarta memang harus diselesaikan dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
