Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiatusi nampaknya sedang "emosi". Susi merasa perlu membela diri karena dituding oleh Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2001-2004, Rokhmin Dahuri yang menyebut ekonomi perikanan di tangan dirinya hancur lebur.
Susi lantas memperjelas pada Rokhmin bahwa di tangan dirinya yang hancur lebur adalah para pencuri ikan, bukan ekonomi sektoral di bidang perikanan.
"Yang bangkrut dan hancur lebur adalah industri pencuri ikan... Industri pencurian ikan memang saya bangkrutkan. Masa ada industri pencurian ikan kok dibiarkan!!!!!" tulis Susi di akun Twitter resminya, @susipudjiastuti, Rabu (7/8/2019).
Rohkmin sepertinya memang nampak tak asal bicara, Guru besar Fakultas Perikanan dan Kelautan di Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menyebutkan beberapa hal sebagai indikator.
Menurut Rokhmin, cukup banyak industri perikanan gulung tikar karena kebijakan Menteri Susi yang terus-terusan menerbitkan larangan.
 "Masalah utamanya di ekonomi sektoral hancur lebur. Walaupun dari sudut penegakan hukum saya kira sudah cukup membuahkan hasil. Paling tidak, ada efek jera soal illegal fishing, soal konservasi juga," ujar Rokhmin dalam sebuah seminar di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).
Selain itu, Rokhmin juga menilai Menteri Susi kurang menangkap peluang pengembangan industri perikanan. Salah satunya budidaya perikanan (aquaculture). Padahal, potensinya di Indonesia sangat besar.
Sebenarnya, jika kita mau obyektif melihat perdebatan ini, Rokhmin tidak sepenuhnya mengkritik Susi. Di dalam acara yang sama, Rokhmin juga memuji Susi.
Rokhmin yang juga  Ketua DPP PDIP Bidang Kemaritiman ini mengakui bahwa keberhasilan Susi membuat munculnya efek jera terkait praktik illegal fishing oleh nelayan asing adalah sesuatu yang memang perlu diapresiasi.
Selain itu Rokhmin juga memuji dwelling time arus bongkar muat barang di pelabuhan yang menurutnya kini menurun dari semula 8,5 hari menjadi 4 hari.
Susi Pudjiastuti memang luar biasa.
Saya tidak bisa dinyatakan siapa yang benar atau siapa yang salah, bisa saja dua-duanya benar, akan tetapi apa yang dilakuan Susi Pudjiastuti itu mungkin adalah sesuatu yang terkesan biasa bagi beberapa "pengagum teori" namun bagi saya Susi extra ordinary.
Mari kita sedikit bergeser ke kasus black out kemarin. Â Jika kita berkaca ke kasus padamnya listrik secara massal ini harus diakui, bahwa nampaknya kita perlu orang seperti Susi daripada orang yang mungkin secara teori mampu.
Saya memberikan dua gambaran untuk mendukung ini. Pertama, penjelasan para petinggi PLN yang terlalu teknis sehingga membuat Presiden Jokowi sendiri "capek" mendengarnya. Jokowi hanya perlu penjelasan sederhana, yang berarti, percepat listrik agar cepat nyala dan jangan sampai terjadi lagi.
Ketika diangkat menjadi menteri, Susi mungkin tidak terlalu tertarik dengan kata-kata "dewa", seperti "peningkatan ekonomi para pelayan demi kesejahteraan dll..." khas para teoriawan. Bagi Susi sederhana, tenggelamkan para pencuri Ikan sekalian dengan kapal-kapalnya, dan itu dilakukannya.
Kedua, tulisan menggelitik dari Dahlan Iskan tentang "Monumen Sengon". Beberapa pertanyaan sederhana muncul "Apakah ada yang pernah melihat Pohon Sengon yagn sudah amat tinggi tersebut? "Apakah ada yang pernah mengeceknya?".
Pertanyaan yang amat sederhana dan tajam, tidak perlu doktor untuk memahaminya. Tidak perlu penjelasan detil yang para awam akan pusing mendengarnya dengan kata Turbin, Transmisi dan lain-lain, cukup pastikan, jangan ada lagi pohon tinggi di daerah Sumber Tegangan Tinggi (Sutet).
Birokrasi kita memang sudah lama diracuni oleh para pemikir. Terkadang hal yang mudah dibuat tambah sulit, dan bahkan hal yang sulit diada-adakan.
Jika Susi yang mengurus listrik. Sederhana saja, Pohon-pohon Sengon yang mengganggu Sutet itu akan ditebang habis, mungkin saja dia ikut menebang, ikut turun lembah naik bukit untuk mengecek jalur-jalur yang seharusnya tetap dijaga.
Jika Susi yang menjadi menteri BUMN, dia akan menunjuk orang-orang teknis yang tentu paham akan pekerjaannya. Jika tidak paham, pasti dipaksa paham, karena Susi sendiri yang akan menemani atau ikut bekerja.
Jika Susi yang mengurus Listrik dan BUMN, Jokowi tidak akan pernah datang marah-marah ke kantor PLN, ketika para menteri, lebih banyak terdiam, sibuk urusan sendiri atau bahkan saling menyalahkan.
Simak Tulisan Menarik Lainnya : Memaknai "Monumen Sengon" Dahlan Iskan
