Dana operasi di Papua kerap dikucurkan kepada siapa saja, kelompok mana saja, untuk berjuang mempertahankan Papua dalam NKRI. Padahal, sudah ada integrasi 1 mei 1963, pepera 1969, belum cukup meyakinkan bagi segilintir orang, sehingga biaya-biaya ilegal kerap dikucurkan demi membangun kekuatan pemukul balik kekuatan pro keadilan Papua Barat. Cara ini yang turut dilontarkan oleh Moana Karkas Kalosil, di mimbar UNHRC. Bahwa operasi intelejen mengotakkan penduduk sipil Papua Barat. Terasa kebakaran jenggot, gerakan konter balik dilancarkan.
Orang-orang yang dibawah kendali badan intelejen negara, via yayasan, lsm, PT/CV lokal, yang sumber dananya dari Divisi V BIN, tentu melakukan berbagai cara. Ada yang kerjanya serang opini pembusukan kepada perjuangan rakyat Papua. Mereka ini asal cocologi, maen serang opini. Gerakan cyber sosiati merebak disaat kasus-kasus Papua diangkat. Kelompok ini bukannya menemukan solusi dari masalah, namun membusukkan masalah dengan dalih NKRI ok. Padahal, NKRI tulen dimanapun, dia paham betul mukadimah NKRI-Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Kok, kemerdekaan bangsa melanesia di Papua Barat, malah diperangi habis-habisan?.
Divisi V BIN terkuak kedoknya melalui operasi terselubung paska kasus pembunuhan aktivis HAM-Munir oleh PK. Operasi semcam ini bagi seorang analis, tentu merupakan strategi negara yang dilakukan oleh rezim berkuasa. Pola di Papua, penulis sendiri menduga pendirian LSM/Yayasan yang merebak banyak akhir-akhir ini tentu sumber dana dari institusi yang punya kepentingan melakukan operasi sipil. Tukang becak atau penjual bakso saja dikasi modal, tugas dia, tiap kali jualan, anda harus melewati daerah ini, dan laporkan apa yang anda lihat.
Apa saja kerja mereka yang didanai dari Divisi BIN di Papua? Mudah saja menemukan mereka. Ada kelompok orang tua-tua yang menamakan diri pensiunan OPM yang menyerah. Ada yang sok tepuk dada cinta NKRI, tapi tak pernah bersuara tentang penjajahan kekayaan Papua oleh freeport. Ada juga yang profesinya pendeta, imam/ustad. Mereka akal-akalan isi kitab suci seakan firman Tuhan itu identik dengan NKRI, jadi melawan pemerintah itu dosa. Bahkan kerap dijumpai OPM yang sepak terjangnya ternyata agen imperialis di Papua-alias OPM palsu.
Kualitas dalam memahami esensi demokrasi dan ham, kerap tidak dilakukan negara kepada pejuangnya di daerah konflik. Negara hanya mengajarkan cara-cara memecah belah kesatuan rakyat. Ini fakta yang terjadi di Papua. Banyak orang mengudara dengan statemen sebagai tokoh, mahasiswa, pemuda, perempuan, namun, esensi dari yang mereka ucapkan, sarat dengan politik konfrontasi, dan ini pembodohan masal yang diterapkan khusus di Papua.
Dengan adanya gerakan liar yang cenderung antipati terhadap aspirasi merdeka Papua, sarat dengan indoktrinasi kemiliteran yang anti kedamaian, dialogis dan konseptual. Padahal, pertarungan ditengah kondisi ketidakpastian hukum dan ham, keindonesiaan ditujukkan dengan cara elegan, sopan dan ramah. Tetapi, ini tidak ada. Ingin Papua tetap dalam Indonesia tetapi argumentasi yang diajukan bukan memberi solusi, malah ajak perang opini lagi, bagaimana pertahankan Papua bila maunya perang dan perang?
Persoalan Papua jelas, praktik aneksasi yang sarat dengan kepentingan imperialisme dunia. Menjadi korban konspirasi dunia, tentu bukan hal gampang. Apalagi yang hendak menentang perjuangan keadilan orang Papua dengan bermodal pasukan nasi bungkus? tak akan mampu melemahkan gerakan memisahkan Papua dari NKRI. Cara menanggulangi pun, Indonesia adopsi cara amerika. Kirim tim siluman ke Vanuatu untuk buat onar disana, sampai-sampai muncul kabar PM setempat disomasi. Setelah gagal, kelompok yang sama, bikin pembusukan lagi, bahwa penampilan PM Vanuatu di UNHRC tak sesuai fakta. Cara yang sama, pemerintah RI lakukan kepada delegasi MSG, dan ikut jadi tim sukses Bani Marama di Fiji dengan maksud menghalau Papua di zona Melanesian.
Mari kita sama-sama beri solusi. Entah anda pendukung NKRI atau Pro Papua Merdeka, terserah saja, yang penting adalah mengungkapkan solusi, dari kerumitan masalah Papua. Sebab, tekanan negara luar yang kuat akhir-akhir ini, apalagi sentimen melanesian yang kokoh, kekuatan rumpun regional akan lebih kuat dengan kesatuan nasib yang kokoh. FLNKS-Bouganville akan menyelenggarakan referendum, dunia sudah tau. Masa sih, masalah Papua yang telah dikenal dunia, mau pakai cara apa pun tak bisa menutupnya, maka harus ada penyelesaian.
Dan penyelesaiannya bukan dengan cara amerika yang menelontorkan uang banyak-banyak berupa bantuan, entah ke LSM bikinan atau lainnya, tapi menyelesaikan masalah ham, status politik yang cacat, bagaimana menegaakkan HAM dan keadilan bagi umat manusia.
Artikel ini ditujukan kepada para sempalan Imperialis AS di Papua