Ini Papua, bukan Kabupaten Kulonprogo di Jawa Tengah yang APBD nya tak sampai 11 miliar sehingga tunda pemlihan Kepala Daerah. Dana Pemilihan Gubernur Papua kali ini cukup tinggi dari yang sebelumnya. Bahkan penundaan penyelenggaraan pemilihan hingga dua pergantian pejabat sementara pun dampak kemajuan dari demokrasi lokal ini masih semu. Siapa yang melakukan kesengajaan ini dan untuk apa kelompok ini mencabik cabik arena demokrasi disini hingga menjadi suatu ritual pula.
Tak hanya dari segi birokrasi penyelenggaraan pemilu saja yang menuai sejumlah ritualitas mutilasi, tapi efek dari sekanario ini memunculkan bahkan meng-orbitkan sejumlah orang yang mengaku Organisasi Papua Merdeka/Tentara Papua menyatakan dukungan terhadap pilkada. Mereka ber-mutilasi dalam arena pilgub dengan menggunakan ritual Papua Merdeka. Bukan hal baru nih jelang pemilihan umum Papua merdeka di jadikan tameng borjuasi.
Kekuasaan yang rakus akan pemanfaatan penundaan pesta demokrasi ini justeru melakukan tindakan mencabik cabik ruang Papua demi memupuk kekayaan diri sendiri. Yah, siapa yang tak diam mengais rejeki di tengah ketidakpastian sistem pemilu di Indonesia khususnya Tanah Papua. Suara rakyat sudah menjadi arena bisnis mereka mereka yang hedonis dan tak punya otak, lagi lagi bermutilasi.
Mutilasi pilkada Papua yang kini menjadi ritual daerah dan elit elit rakus ini awalnya dari peraturan daerah khusus tentang kriteria pencalonan dan siapa saja yang berhak maju. Selanjutnya seremoni hukum bergentayangan. Mahkamah Konstitusi memutuskan menerima perdasus dan klausula tersebut yang isinya orang asli Papua, dan hanya berlaku untuk pilkada Papua kali ini saja. Wow keren toh.
Parahnya lagi, kekosongan pemimpin Papua disaat gencar gencarnya pemerintah pusat mendobrak freeport untuk mematuhi tujuh klausula yang harus dirubah dari statuta kontrak karya. Nah semakin jelas apa dan siapa yang melakukan ritual di pilkada Papua. Suka atau tidak, senang atau gembira dengan kepentingan masing masing pada ritual mutilasi pilkada ini, sejarah Indonesia harus mencatat secatatnya bahwa selama Papua integrasi di Indonesia, hari ini penundaan pilkada paling lama.
Fakta bahwa kemunduran demokrasi di Papua sengaja di lakukan mereka mereka demi mendapat keuntungan berupa materi dan financial. Soal Papua "tarada" satu pun niat membangun daerah ini, tapi niat untuk mencari keuntungan pribadi dan karier justru meningkat.
Sekali lagi, ritual mutilasi pilkada Papua yang saya jelaskan diatas sungguh menjadi tamparan bagi anda yang mengaku nasionalis Indonesia. Jangan gigit jari, tapi maklumkan saja bahwa INDONESIA GAGAL JALANKAN DEMOKRASI DI PAPUA BERAWAL SEJAK PEPERA 1969 Hingga Sekarang. Itu aja!!
