Dari Jalanan ke Linimasa: Peran Media Sosial dalam Tuntutan 17+8 September dan Tantangan Governansi Publik

Kesimpulan

Dengan demikian, Tuntutan 17+8 September bukan sekadar aksi kritik terhadap pemerintah, tetapi juga pengingat penting bahwa tata kelola pemerintahan di era digital menuntut keterbukaan dan kemampuan beradaptasi. Gerakan ini memperlihatkan bahwa kekuatan rakyat saat ini tidak hanya hadir di jalanan, tetapi juga di ruang digital yang mampu membentuk opini, menekan kebijakan, dan menuntut akuntabilitas secara langsung. Media sosial telah menjadi pemicu bagi partisipasi publik dan bentuk baru pengawasan terhadap negara. Namun, kekuatan ini hanya akan berdampak positif jika diimbangi dengan governansi yang terbuka, adaptif, dan partisipatif. Negara yang gagal menyesuaikan diri dengan arus globalisasi berisiko kehilangan kepercayaan publik, sementara pemerintah yang mampu memanfaatkannya dengan bijak justru dapat memperkuat demokrasi dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, serta dekat dengan masyarakatnya. Dalam hal ini, Tuntutan 17+8 menjadi gambaran sekaligus momentum pembelajaran bagi negara untuk membangun tata kelola publik yang lebih modern, berakar pada kepercayaan, dan benar-benar berpihak pada rakyat.

Referensi

Apriliani, R.  (2025). 17+8 Tuntutan Rakyat untuk Pemerintah yang Viral di Medsos, Ini Isinya. https://www.beautynesia.id/life/17-8-tuntutan-rakyat-untuk-pemerintah-yang-viral-di-medsos-ini-isinya/b-308870/amp

Ranawati, N.  K.  (2025). Apa Itu 17+8 Tuntutan Rakyat yang Ramai di Medsos dan Maknanya. https://www.detik.com/jabar/berita/d-8092490/apa-itu-17-8-tuntutan-rakyat-yang-ramai-di-medsos-dan-maknanya

Rohman, M. F. (2025). Tagih Janji 17+8 Tuntutan Rakyat, Mahasiswa Lanjut Gelar Aksi di DPR. 2--5. https://www.nu.or.id/nasional/tagih-janji-17-8-tuntutan-rakyat-mahasiswa-lanjut-gelar-aksi-di-dpr-4KYYs

Salsabila, K. A., Anastasya, N., Saritza, Z., Simanjuntak, A. C., Nafis, M., Situmorang, K. R., & Annisa, S. (2025). 17+ 8 Tuntutan Rakyat: Krisis Kepercayaan dan Reformasi DPR pada Era Presiden Prabowo. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 2(9), 16686-16695.