Baru" ini," kementerian kebudayaan "sedang menggarap proyek" penulisan ulang sejarah Republik Indonesia ". Menurut Mentri kebudayaan" Fadli Zon "mengatakan bahwa, proyek penulisan ulang sejarah melibatkan hampir 100 sejarawan senior yang di pimpin oleh" Prof Susanto Zudhi "sejarawan dari " universitas Indonesia ". Penulisan ulang sejarah Indonesia dijadwalkan selesai sebelum 17 Agustus 2025, sekaligus sebagai kado ulang tahun republik Indonesia yang ke 80.
Menurut Fadli Zon, penulisan ulang sejarah tidak dari nol melainkan menambah atau melanjutkan apa yang sudah ada di dalam buku sejarah, salah satu yang direvisi soal sejarah Indonesia adalah lamanya penjajahan Belanda di Indonesia. Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun, namun, hanya selama 350 tahun itu merupakan banyaknya perlawanan daerah terhadap kolonialisme Belanda.
Salah satu tujuan ,penulisan ulang sejarah ini adalah mewujudkan atau meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air , dan menghasilkan buku yang merupakan sejarah resmi ( Official History ). Salah satu poin utama, dalam penulisan ulang sejarah seperti yang disampaikan oleh kementerian kebudayaan adalah " memperbaharui cerita sejarah, berdasarkan temuan terbarukan" arkeolog " contohnya, lukisan gua maros Sulawesi Selatan, peneliti menemukan bahwa usia gua prasejarah tersebut awalnya berusia 5.000 tahun, kini di ketahui usia nya hingga 40.000 tahun sampai 52.000 tahun. Artinya, ada perlu update beberapa sejarah Indonesia yang di sesuaikan dengan temuan fakta terbaru, dengan demikian Indonesia kaya akan sejarah.
Meskipun tujuan penulisan ulang sejarah baik bagi sejarah Indonesia namun, ada beberapa hal yang saya khawatirkan dari penulisan ulang sejarah ini yaitu:
1. Rawan distorsi sejarahÂ
Merevisi sejarah dapat menyebabkan distorsi,jika  tidak hati-hati dan jika tidak pada bukti yang akurat dan objektif. Penulisan ulang sejarah perlu hati hati dan penuh teliti distorsi sejarah sekecil apapun bisa mempengaruhi peradaban suatu negara.
2. Rawan manipulasiÂ
Inilah yang saya khawatirkan penulisan ulang sejarah ini bisa di salah gunakan oleh oknum, untuk memanipulasi opini publik, merubah fakta sejarah yang sebenarnya atau membenarkan agenda " politik tertentu yang menguntungkan pihak tertentu.
3. Rawan kontroversialÂ
Merevisi sejarah rawan kontroversial dan perdebatan yang tidak perlu, terutama pihak oposisi tidak semua diterima oleh pihak tertentu sebagai lawan politik.