Perjumpaan dengan kawan lama memang mengasikan hingga muncul banyak obrolan, beberapa waktu lalu kami sempet berjupa dengan teman semasa mejalani pendidikan dan menghabiskan waktu dengan bediskusi salah satu yang menarik adalah obrolan tentang  idenya menghapus partai politik dan pemilu.
Kawan ku ini memberikan contoh beberapa Negara yang didalamnya tidak ada partai politik Negara Negara tersebut adalah Arab Saudi, Brunai Darusalam, Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, Vatikan dan ada beberapa Negara lainya.
Menurut saya dari beberpa Negara diatas yang tidak memeliki partai politik, memiliki  sistem pemeritahan kerajaan atau monarki absulut seperti Arab Saudi dan Brunai Darusallam. Dalam sisitem monarki atau kerajan kita mengenal dua bentuk monarki absolute dan monarki konstitusinal. Dimana monarki absolute berprinsip Raja memiliki kekausanan penuh terhadap negaranya, sedangkan monarki konstitusinaol berprinsip Raja hanya hanya sebagai kepala Negara dan tidak memlikiki kuas penuh terhadap pemmerintahan, monarki konstitusional biasanya menguanakan konsep trias political (ekaskutif, legislative dan yudikatif). Dan Negara yang tidak memeliki partai politik adalah Negara yang berbentuk monarki absolute.
Monarki obsolut memeiliki beberapa kekurangan, karna kekuasan raja yang begitu besar makan demokrasi di Negara ini sangat tidak berjalan dengan baik, rakyat juga tidak dapat mengabil peran dalam pemerintahan dan hak asasi manusia rakyar banyak yang terbelengu.
Indonesia pernah mengalamai masa monarki obsolut seperti ini, ketika dimana Majapahit berkuasa penuh terhadap nusantara, pada saat itu keadan nusantara sangat makmur dan damai hingga akirnya Majapahit runtuh karena keserakahan raja akan harta sehinnga membauat banyak kerajan dibawahnya  memberoktak dan akirnya kejaan majapahit digantikan oleh kerajjan mataram.
Lalau kenapa Indonesia memilih sisitem pemerintahan Republik? Jawabannya jika menurut saya adalah bahawa bentuk repbulik merupakan bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai tolak ukur dengan kata lain rakyat sebagi pemegang kuasa atas Negara atau rakyar yang berdaulat, karna perjuangan meraih kemerdenan semata semata dilakukan oleh seluryh rakyat Indonesia.
Pemilu pertama yang dilakukan Indonesia pada tahun 1955 merupaka pemilu yang terbaik dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia, pemilu yang diikuti oleh 29 pertai politik ini tidak hanya bergulat dengan bagaimana caranya partainya dapat berkuasa, tapi juga bergulat dengan idiologi dari masing  masing partai politik tersebut, dimana pada saat itu pertai memiliki idiologi yang berbeda beda, idiologi inilah yang ditawarkan pada rakyat untuk menyelesaikan masalah  yang dihadapi bangsa pada saat itu, tidak menawarkan karismatik seseorang atau tokoh tertentu.
Berjalan seirng waktu di era reformasi saat ini dimana telah dilakukan beberapa kali pemilu yang juga diikuti oleh banyak partai, namun pergulatanya tidak lagi tentang Idiologi namun tantang kekuasanan, menampilkan karismatik para tokoh dan ketenaran tokoh tersebut, sehinga idiologi tidak menjadi factor utama.
Dari sekian banyak partai politik yang ada hari ini hanya ada beberapa idiologi yang mewarnainya  yaitu naisonalis dan religuis atau ansionlais religious, ada sekitar 16 partai politik yang ikut serta dalam pemilu 2019 dengan latar belkang idiologi yang hampair sama.
Apakah kita harus menghapus parpol dan menghilangkan pemilu ? tentu tidak karna jika kita melakukan hal ini maka kita kakan kembali kejaman majaphait. Yang jadi masalah hari ini adalah parpol tidak mampu manjawab akan maslah masalah yang muncul di negeri ini.Â
Ketidakmampuan parpol mejawab masalah rakyar atau dengan kata lain ketidak mauan parpol mejawab akan masalah rakyat hari ini dilatar belakangi oleh banyak factor salah satunya kurangnya pandangan tentang idiologi, pada saat ini saja untuk mengatasi kemiskinnan dan pengguaran hampir semua parpol setuju dengan cara memperbnayak investor asing yang masuk di Indonesia ini terbukti dengan disahkanua Undang Undang omnibus law, yang sarat akan kepentingan kapitalis gelobal.
Kekecewan akan partai politik tidak semata semata  harus menghilangkanya namun bagaimana peran masyakat dan pemilik atau tokoh parpol tersbut mau mendengarkan aspirasi dan masukan melalui diskusi diskusi yang interkatif baik dengan kalangngan akademisi atau rakyar. Memperbaiki hal ini tidak mudah dimulai dari memdidik masyarakat sebgai pemilih yang baik dan tidak hanya melihat tokoh namun bagaimana partai tersebut dalam mejawab permasalahan rakyat, kita dapat mencontoh kesuksesan pemilu 1955 sebagai model pemilu yng jurdil dan menghasilkan pemerintah yang berperan pada rakyat.
Kita harus mempeunyai keyakinan bahwa bangsa ini dapat berubah ditangan orang orang yang baik dan dapat mewjudkan ciata ciata bangsa ini kedepannya
