Prinsip kebijakan yang afirmatif dan transformatif paling tidak harus memenuhi prioritas dan kompetensi yang mendasar bagi kualitas lingkungan belajar siswa. Tidak hanya itu, fleksibilitas dan kontekstualitas diperlukan untuk memungkinkan dan mendorong adanya kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, serta lembaga filantropis lainnya yang memiliki konsentrasi pada dunia pendidikan.
Kebijakan afirmatif dan transformatif dapat diimplementasikan dalam banyak hal guna peningkatan kualitas pendidikan kita, satu di antaranya kontekstulisasi dalam bidang kurikulum. Kurikulum menjadi denyut nadi pembelajaran. Jika denyut nadi ini tidak berdetak, maka mati pula lah pendidikan kita. kurikulum yang transformatif dan kontekstual harus mampu menyesuaikan dengan pembelajaran dan kebutuhan siswa, termasuk di dalamnya mampu merespon zaman dan kebutuhan sumber daya di masa depan. Kurikulum pula harus mampu bertransformasi bagi pemenuhan kekayaan pengetahuan yang di dalamnya memuat pembelajaran ekologis, multikulural, dan pembelajaran interdisipliner.
Pemerintah tengah memantapkan diri untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka pada pembelajaran kedepan. Namun saya kira, implementasi kurikulum merdeka lebih menyasar pada guru-guru yang memiliki serangkaian kompetensi yang mumpuni. Kurikulum merdeka belum mampu memerdekakan diri bagi guru-guru yang belum memiliki kompetensi. Bagaimana mungkin kemerdekaan kurikulum tercapai bila kemerdekaan guru tidak mampu terpenuhi.
Meski demikian, perubahan paradigma demi peningkatan kualitas pendidikan kita menjadi hal yang niscaya. Namun perlu kita garis bawahi, persoalan kebijakan ini kadangkala masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang ditelurkan pemerintah dengan praksis di lapangan. Oleh karenanya perlu menciptakan kontrak sosial yang inklusif dan memerhatikan prinsip fleksibilitas sehingga dapat diimplementasikan dan direplikasi hingga ke seluruh tingkat satuan pendidikan.
Menimbang Kualitas Pendidikan
Peningkatan kualitas pendidikan bangsa kita menjadi hal yang mutlak jika tidak mau digerus zaman. Perubahan paradigma dalam pembangunan kualitas pendidikan pula menjadi satu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Oleh karenanya lembaga pendidikan baik formal, non-formal, dan informal harus mengubah cara pandang dan mendasarinya dengan paradigma baru yang mampu merespon perubahan. Lalu, apa saja kualitas pendidikan yang mesti kita tingkatkan? Mari kita meneroka sekaligus menimbang sejauhmana peningkatan kualitas pendidikan kita.
Berdasarkan kajian Rencana Program Jangka Panjang Nasional 2025-2045 Kementerian PPN/ Bappenas menentukan isu strategis pendidikan serta menyusun kualitas pendidikan yang perlu ditingkatkan. Sekurang-kurangnya ada empat hal yang menjadi perhatian utama.
Pertama, peningkatan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan Abad 21. Adapun tipe keterampilan tersebut adalah mampu menyelesaikan masalah/ problem solving. Hal ini dapat dilihat dari sejauhmana siswa mampu berpikir kiritis-analitis, inovatif, mampu menyelesaikan masalah kompleks, kreatif dan inisiatif. Tidak hanya itu, keterampilan abad 21 ini ditandai dengan mampu melakukan manajemen diri antara lain dengan pembelajaran aktif, dan memiliki daya lenting/ resiliensi, toleransi dan fleksibilitas. Keterampilan abad 21 ini juga salah satu indikasinya cakap menggunakan dan mampu mengembangkan teknologi.
Kedua, peningkatan kualitas pendidikan dalam segi proporsi siswa yang memiliki ambang batas minimum dalam tes PISA. Dalam 12 tahun terakhir atau sekira dari tahun 2006-2018 skor PISA siswa kita mengalami stagnasi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tiga indikator skor; membaca, matematika, dan sains. Skor membaca siswa kita paling tinggi 46.50 pada tahun 2009, tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan hingga mencapai 30.10 pada 2018. Skor matematika siswa kita paling tinggi 34.20 pada tahun 2006, dan di tahun 2018 mencapai 28.10. Tidak kalah menarik, skor sains tertinggi siswa kita mencapai 44.50 pada tahun 2015, dan 40.00 pada tahun 2018. Hal inilah kiranya yang menjadi perhatian utama untuk peningkatan kualitas pendidikan mendatang.
Ketiga, Kualifikasi Guru. Guru menjadi elemen penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Semakin rendah kualifikasi guru, maka akan semakin rendah pula kualitas pendidikan kita. Berdasarkan data terakhir, kualifikasi guru S1 sudah mencapai lebih dari 65%. Berdasarkan jenjang pendidikan, kualifikasi guru S1 paling banyak pada jenjang SMA sebesar 97,72%, kemudian diikuti SMP 95%, SMK 94,80%, SLB 91.87% dan SD 90,76%. Jenjang TK masih kurang dari 70% kualifikasi guru S1. Tak luput dari perhatian kita, LPTK sebagai produsen pendidik harus terus mengupayakan peningkatan kualifikasi pengajar untuk menghasilkan guru yang bermutu.
Keempat, Sertifikasi Guru. Peningkatan kompetensi guru melalui sertifikasi guru harus terus diupayakan. Hal ini untuk menunjang profesionalisme guru dan menunjang pembelajaran yang beragam. Namun rupanya, tenaga pendidik kita kurang dari 50% belum memiliki sertifikasi atau lebih dari 50% lainnya belum sertifikasi.Â
Utamanya bagi guru TK, masih 27.07% yang sudah tersertifikasi. Paling banyak guru SMA sebesar 48.64% sudah tersertifikasi. Rupanya tidak hanya itu, persoalan sertifikasi guru mengalami persoala turunan. Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru Nasional, rata-rata skor yang diperoleh guru sebesar 56,69. Jika dibandingkan dengan guru jenjang pendidikan lainnya, guru SD memeroleh skor paling kecil 54,33 disusul dengan guru SLB 53,78. Artinya, peningkatan kompetensi guru harus terus dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan kita.
