Transisi Energi : Model Baru Energi Perancis
Menurut statistik resmi dari Kementerian Ekologi dan Energi, pada tahun 2012 pengunaan energi terbesar adalah rumah tangga (44,5%), transportasi (31,9%), industri (20,8%) dan pertanian (2,8%). 60% populasi Perancis menghirup udara yang terpolusi dan 355 juta ton sampah dihasilkan Perancis pada tahun 2010 dimana 11,5% merupakan limbah rumah-tangga sedangkan sektor perkantoran dan pekerjaan umum menghasilkan 71% total limbah sampah Perancis. Menteri Ekologi, Pembangunan Berkelanjutan dan Energi, Ségolène Royal meluncurkan proyek yang berjudul Transisi Energi : Model Baru Energi Perancis. Program Transisi Energi tersebut menekan kepada tiga bidang yaitu (1) Energi Masa Depan, (2) Pertumbuhan Ekonomi Ramah Lingkungan dan (3) Lapangan Kerja Berkelanjutan.
Dalam pembiayaan transisi energi, pemerintah Perancis menekankan prioritas untuk menyederhanakan dan memperkuat sektor renovasi energi dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja, membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi beban tagihan energi baik untuk rumah tangga atau pun industri dan institusi. Meskipun sampai hari ini, beberapa hal sudah diterapkan tapi kemajuan dalam proyek tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal. Draft UU sebagai payung hukum dan rencana aksi yang diusulkan, diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja dalam upaya efektifitas energi dan juga mampu memberi gambaran mengenai sektor model baru energi Perancis. Transisi energi merupakan salah satu visi utama dari Francois Hollande, yang mana targetnya utamanya adalah (1) mengurangi ketergantungan energi nuklir dalam memproduksi listrik sampai 50% pada tahun 2025 (73% pada hari ini), (2) meningkatkan penggunaan energi terbaharukan dalam setiap konsumsi energi sampai 32%, (3) mengurangi konsumsi energi sebesar 50% dari sekarang sampai 2050, (4) mengurangi emisi karbon sebesar 40% pada tahun 2030 dan (5) mengurangi sebesar 30% konsumsi energi fosil.
Perdebatan mengenai usulan draft transisi energi tersebut sudah mulai memanas, terutama persoalan energi nuklir dan pembiayaan proyek tersebut. Kelompok ekologi hijau kembali menekankan poin-poin penting seperti; (1) kemungkinan Pemerintah untuk menutup reaktor nuklir, (2) durasi keberadaan reaktor nuklir dibatasi maksimal 40 tahun saja, (3) proses pengajuan usulan mengenai hukum program energi (PPE) dalam 10 tahun. Sejumlah organisasi lingkungan hidup seperti Greenpeace, RAC, FNE dan WWF menyatakan bahwa tanpa payung hukum yang jelas, tujuan yang dicanangkan oleh Pemerintah akan jauh dari kenyataan. Setelah konsultasi dengan dewan penasehat ekonomi sosial dan lingkungan hidup serta dewan pertimbangan negara, pada tanggal 4 Agustus 2015 rancangan undang-undang transisi energi akan didiskusikan di tingkat parlemen.
Pada hari Senin (23/06) Menteri Ekologi dan Energi, Ségolène Royal dan Menteri Keuangan, Michel Sapin diagendakan untuk bertemu dengan pihak perbankan, lembaga perkreditan, institusi, perwakilan daerah, perusahaan dan sebagainya. Diharapkan setelah pertemuan tersebut, Ségolène Royal sudah menandatangi kesepakatan pinjaman dengan sektor keuangan untuk segera memobilisasi rencana transisi energi. Pemerintah memperkirakan membutuhkan 10 milyar Euro sebagai pembiayaan. Dana awal sebesar 1,5 milyar Euro selama 3 tahun untuk energi terbaharukan dan 5 milyar Euro untuk transisi energi serta 350 juta Euro disediakan untuk usaha menengah ke bawah yang berkomitmen terhadap proyek energi terbaharukan. Dalam konferensi tingkat keuangan tersebut, diharapkan Pemerintah juga menerapkan program ISR (Investasi Sosial Bertanggung-jawab). ISR merupakan tabungan masyarakat untuk mengelola produktivitas yang ramah dengan lingkungan hidup.
Dalam rencana aksi yang disusun oleh Kementerian Ekologi dan Energi, pembiayaan proyek Transisi Energi difokuskan kepada 5 hal : (1) renovasi perumahan, (2) proyek lokal untuk kepentingan umum, (3) renovasi bangunan untuk perusahaan menengah ke bawah, (4) bantuan konversi kendaraan yang menghasilkan polusi tinggi dan (5) pembiayaan energi terbaharukan. Perumahan merupakan salah satu konsumen energi nasional yang tertinggi di Perancis, 44,5% energi digunakan untuk kebutuhan tempat tinggal, seperti listrik, gas dan air. Pemerintah menawarkan keringanan pajak 15 – 20 %, bagi rumah tangga yang berkomitmen untuk merenovasi tempat tinggalnya menjadi lebih ramah lingkungan dan terbaharukan. Bagi perusahaan menengah ke bawah disediakan pinjaman bunga zero untuk mengupgrade kualitas kondisi lingkungan kerja. Dengan ecopret, Pemerintah akan mencetak 20.000 wirausaha yang bergerak dalam properti yang ramah lingkungan. Setiap bulannya, akan mentraining sebanyak 1.000 – 1.500 pengusaha. Pemerintah akan menjadi jaminan kepada rumah tangga, kelompok masyarakat, perusahaan yang concern dan berkomitmen untuk transisi energi masa depan yang ramah lingkungan dan terbaharukan. (Paris, 23 Juni 2014 – Ari DK)
