Mohon tunggu...
Ardi Winangun
Ardi Winangun Mohon Tunggu... seorang wiraswasta

Kabarkan Kepada Seluruh Dunia

Selanjutnya

Tutup

Birokrasi Artikel Utama

Bila Rumah Pejabat Kena Proyek Tol

20 Mei 2019   08:32 Diperbarui: 21 Mei 2019   09:06 0 5 1 Mohon Tunggu...
Bila Rumah Pejabat Kena Proyek Tol
Tiang Tol Becakayu di Jalan KH. Noer Ali, Kota Bekasi, Rabu (27/2/2019).| Sumber: Kompas.com/Dean Pahrevi

Dari waktu ke waktu, dari pemerintahan ke pemerintahan, proyek jalan tol terus dibangun oleh pemerintahan yang berkuasa. Mulai dari era Presiden Soeharto yang membangun jalan Tol Jagorawi, akhir tahun 1970-an, hingga pemerintahan sekarang, ruas jalan tol semakin panjang dan tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa namun sudah ada yang terbentang di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. 

Pembangunan yang berkesinambungan tersebut membuat jalan tol yang awalnya hanya 60 km menjadi ratusan km bahkan dari ujung barat hingga hampir ujung timur Pulau Jawa mulai tersambung.

Pastinya dalam pembangunan jalan bebas hambatan tersebut membutuhkan lahan sebab jalan yang dibangun bukan memperbaiki jalan yang ada namun membangun ruas laluan yang baru. 

Nah dalam pembangunan jalan tol yang ada, sering kita lihat area persawahan, ladang, perkebunan, perumahan, bahkan kuburan kena papras dari proyek itu. Akibat yang demikian, bila laluan itu menimpa rumah dan lahan milik penduduk maka di sini biasa terjadi tawar menawar antara pemilik rumah dan lahan yang terkena proyek dengan pihak pemerintah.

Nah di sini ada beberapa fenomena bila proyek laluan bebas hambatan itu harus memindahkan rumah dan lahan masyarakat. Pertama, terjadi konflik antara masyarakat yang terkena proyek dengan pemerintah. Banyak contoh konflik masalah tanah untuk urusan ini. 

Misalnya, pada Oktober 2018, sebanyak 23 warga di empat desa di Kabupaten Aceh Besar, Aceh, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jantho. Mereka melakukan gugatan karena keberatan atas ganti rugi yang ditetapkan. Nilai ganti rugi sebesar Rp12.000 hingga Rp45.000, dirasa terlalu kecil atau murah.

Kejadian tersebut pastinya tidak hanya di Aceh namun bisa juga terjadi saat pembangunan ruas tol di Sumatra bagian selatan, Manado-Bitung diSulawesi Utara, Balikpapan-Samarinda di Kalimantan Timur, serta daerah lain apalagi ruas-ruas tol di Jawa yang harga tanah semakin mahal karena semakin padatnya penduduk. 

Masalah konflik tanah itu tidak hanya terjadi pada era pemerintahan saat ini, pada era pemerintahan sebelumnya, konflik tanah dalam pembangunan jalan tol juga kerap terjadi.

Pentingnya pembangunan jalan tol namun selalu diiringi dengan konflik pertanahan membuat masalah ini menjadi isu nasional sehingga kejadian ini menjadi bahasan dalam debat Calon Presiden 2019 yang digelar beberapa bulan yang lalu. Pastinya pihak pemerintah mengatakan, pemerintah telah memberi lebih kepada masyarakat meski kenyataan di lapangan belum tentu seperti yang dikatakan. 

Dalam masalah pembebasan lahan untuk jalan tol, biasanya masyarakat berada pada pihak yang tidak berdaya. Mereka "disuruh" mengalah dengan alasan demi kepentingan umum. Rumah dan lahan yang mereka miliki secara turun temurun pun akhirnya kena gusur oleh proyek itu dan mereka entah ke mana mencari rumah, lahan, dan pekerjaan yang baru.

Kedua, bila ruas jalan tol itu mengenai rumah dan atau lahan milik pejabat, bisa jadi jalur atau alur ruas tol itu digeser sehingga tidak mengenai rumah dan lahan milik pejabat itu. Fenomena demikian bisa dilihat dari twitter milik mantan Ketua MK Mahfud MD. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3