Operasi Seroja adalah salah satu bab paling kontroversial dalam sejarah Indonesia modern. Peristiwa ini dimulai pada 7 Desember 1975, ketika militer Indonesia melancarkan invasi besar-besaran ke Timor Timur (kini Timor-Leste), hanya sehari setelah Presiden Soeharto menyetujui perintah resmi. Bagi sebagian pihak, operasi ini dianggap sebagai misi penyelamatan rakyat Timor Timur dari kekacauan politik pasca keluarnya Portugis dari wilayah tersebut. Namun bagi dunia internasional, Operasi Seroja adalah bentuk aneksasi paksa yang kemudian menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam skala besar.
Latar Belakang: Dari Koloni Portugis ke Medan Konflik
Timor Timur merupakan koloni Portugis selama lebih dari 400 tahun. Pada tahun 1974, Revolusi Bunga di Portugal mengguncang rezim diktator Salazar, sehingga Lisboa mulai melepas koloni-koloninya, termasuk Timor Timur. Kekosongan politik inilah yang kemudian melahirkan perebutan pengaruh antara kelompok-kelompok lokal:
UDT (Uni Demokratik Timor): Pro-Portugal, menginginkan kemerdekaan bertahap.
Apodeti (Asosiasi Rakyat Timor): Pro-Indonesia, mendukung integrasi dengan NKRI.
Fretilin (Frente Revolucionria de Timor-Leste Independente): Berhaluan kiri, mendorong kemerdekaan penuh dan segera.
Konflik bersenjata pecah pada Agustus 1975 antara UDT dan Fretilin. Fretilin akhirnya menguasai Dili dan pada 28 November 1975 memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur. Indonesia melihat hal ini sebagai ancaman, terutama karena khawatir Fretilin yang berhaluan kiri mendapat dukungan dari blok komunis di tengah Perang Dingin.
Jalannya Operasi Seroja
Pada 7 Desember 1975, sekitar 15.000 pasukan Indonesia mendarat di Dili. Operasi militer ini menggunakan kekuatan penuh, baik angkatan darat, laut, maupun udara. Presiden Soeharto beralasan bahwa langkah ini untuk mencegah Timor Timur jatuh ke tangan komunisme dan demi stabilitas kawasan. Namun, menurut catatan Amnesty International dan Human Rights Watch, invasi tersebut menewaskan ribuan warga sipil hanya dalam beberapa bulan pertama.
Dalam dua dekade berikutnya, konflik bersenjata terus berlangsung antara TNI (dulu ABRI) dan kelompok perlawanan Fretilin. Masyarakat sipil menjadi korban utama. Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor-Leste (CAVR) pada 2005 menyebutkan angka korban tewas akibat kekerasan langsung, kelaparan, dan penyakit selama pendudukan Indonesia mencapai 102.800 hingga 183.000 jiwa.
