Rokok Penyebab BPJS Defisit?

Beberapa saat terakhir rokok berada di atas angin. Seakan menjadi pahlawan mengatasi defisit BPJS. Kenyataannya, rokok menjadi penyebab utama penyakit tidak menular di Indonesia.

Penyakit itu semuanya ditanggung oleh BPJS jika berobat ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan. Hal itu sekaligus membantah secara telak bahwa rokok itu adalah pahlawan. Yang sebaiknya dilakukan adalah berhenti merokok secara total agar tidak ada penyakit yang ditimbulkan rokok, yang ujungnya harus dibiayai oleh negara.

Indonesia sejak zaman penjajahan diakui sebagai salah satu negara penghasil rokok terbesar di dunia. Tercatat ada 4 daerah penghasil tembakau, cengkeh, dan kretek terbesar di Indonesia yakni Temanggung dengan produksi tembakau mencapai 6.786 ton,  Minahasa dengan produksi cengkeh 18.742 ton, Kudus dengan produksi rokok mencapai 58,9 miliar batang dari 209 unit industri, serta Kediri dengan dana bagi hasil cukai tembakau mencapai Rp90,6 miliar pada tahun 2010 saja. 

Indonesia tentu tidak ketinggalan dengan daftar orang kaya di dunia karena kepemilikan perusahaan rokok. Namun, cukup memprihatinkan ketika segelintir orang menjadi kaya dan pemasukan cukai negara meningkat karena rokok justru lebih banyak pula yang harus "dikorbankan" untuk itu.

Setiap tanggal 31 Mei World Health Organization (WHO) menginisiasi gerakan sehari tanpa rokok di seluruh dunia. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai menyebarluasnya kebiasaan merokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan. Sebuah gerakan untuk merespons sebuah fakta yang cukup ironis. 

Tembakau membunuh hampir 6 juta orang tiap tahun. Selain itu lebih dari 600 ribu perokok pasif menjadi korban. Dilansir dari Reuters (2017), WHO menyatakan merokok "membakar" uang lebih dari US$1 triliun per tahun dan membunuh satu dari tiga orang pada 2030. "Pembunuhan" massal tersebut disebut sudah mulai sejak saat ini.

Kenyataan di Indonesia

Konsumsi rokok di Indonesia merupakan yang terbesar kedua setelah makanan pokok. Tidak salah BPS mencatat bahwa rokok penyebab kemiskinan terbesar kedua dengan 10.34 persen dari 52 komoditas makanan. Rokok dengan kandungan nol kalori dan harga yang semakin mahal membuat beban pemerintah menurunkan angka kemiskinan semakin berat. Masyarakat rumah tangga perokok rela mengurangi konsumsi makanan pokok asal "kebutuhan" akan rokok terpenuhi. (Susenas, 2017)

Menurut sumber data yang sama sebuah angka yang cukup memprihatinkan adalah jumlah perokok aktif semakin bertambah dari ke tahun. Sekitar 26,44 persen pemuda (belum termasuk orang tua) di Indonesia adalah perokok atau 1 dari 4 orang pemuda adalah perokok. Mereka rata-rata membakar 13-24 batang rokok per hari.  Bahkan, menurut Menkes Nila Moeloek bahwa usia perokok dari tahun ke tahun semakin muda yakni sekitar 20 persen adalah usia 13-15 tahun. Menurut beliau pula bahwa setidaknya ada 235 ribu jiwa yang meninggal setiap tahun karena disebabkan kebiasaan merokok.

Angka-angka di atas adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan bahwa kelangsungan bangsa yang berada di tangan pemuda kini terancam, apalagi kalau tidak ada langkah konkret untuk menangani hal tersebut. Bonus demografi yang begitu seksi untuk menjadi modal bangsa justru akan menjadi beban yang begitu memberatkan.

Pemerintah masih terkesan "malu-malu" untuk melakukan tindakan yang tegas kepada perusahaan rokok. Di sisi lain rokok masih dianggap solusi kemiskinan di beberapa daerah dan penyumbang pendapatan negara. Padahal, faktanya tidak demikian. 

Ada sebuah fakta yang menarik bahwa ternyata di beberapa daerah yang katanya sentra industri tembakau dan rokok angka kemiskinannya masih di atas rata-rata kemiskinan nasional, keuntungan pemilik perusahaan mungkin bertambah setiap tahun tetapi angka kemiskinan relatif stagnan. Misalnya saja di daerah Temanggung dan Kediri yang rata-rata angka kemiskinannya mencapai 11-12 persen di atas kemiskinan nasional yakni sekitar 9,82 persen.

Pemerintah juga tidak boleh tutup mata terhadap sebuah fakta bahwa beban tanggungan negara dari tahun ke tahun akibat penyakit tidak menular yang disebabkan rokok meningkat dari tahun ke tahun. Hasil riset Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa konsumsi rokok yang meningkat makin memperberat beban penyakit serta bertambahnya kematian akibat mengonsumsi rokok. 

Tahun 2015 saja kerugian makro ekonomi akibat konsumsi rokok di Indonesia mencapai hampir Rp600 triliun atau empat kali lipat lebih dari jumlah cukai rokok pada tahun yang sama, kerugian ini meningkat 63 persen dibanding kerugian dua tahun sebelumnya.

Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan menunjukkan, dalam tiga tahun terakhir tingginya beban penyakit tidak menular yang terkait rokok telah menyebabkan defisit keuangan BPJS. Selain penyakit, dampak ekonomi dari merokok menyebabkan dampak buruk terhadap masyarakat karena kematian prematur, produktivitas yang hilang dan beban keuangan yang ditanggung oleh perokok dan keluarganya, Penyedia Jasa Kesehatan, Layanan Asuransi, dan Perusahaan pemberi Kerja.

Cukup miris ketika iklan rokok bebas berkeliaran dikesankan sebagai produk yang "keren". Membuat para perokok pemula dari kalangan anak-anak merasa bangga dengan kelakuannya menyedot ratusan jenis racun di dalam sebatang rokok.

Di sisi lain para orang tua, pendidik, dan kyai, gagal menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Ketika melarang anak-anak (didik) merokok, mereka sambil menghisap dalam-dalam rokok yang ada di bibirnya dan menyemburkan asap dari mulutnya. Sebuah tindakan yang wajar saja dianggap angin lalu.

Biaya iklan bahaya rokok dari kemenkes serta himbauan dari pemda serta berbagai perda larangan rokok akan dianggap sebagai angin lalu. Biaya iklan untuk beberapa detik saja muncul di tv bisa sampai ratusan hingga miliaran rupiah, ditambah iklan di pinggir jalan yang tidak sedikit.

Perusahaan rokok juga menjadi sponsor utama banyak kegiatan olah raga di Indonesia. Ironis memang, di tengah peranannya yang cukup besar terhadap penyakit tidak menular dikesankan sebagai pahlawan olah raga.

Dengan ditekennya Perpres mengenai cukai rokok untuk menambal defisit BPJS akan membuat "mereka" semakin resisten dari penolakan aktivis kesehatan.

Mari bersama bahu membahu menolak rokok untuk kemajuan bangsa. Terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Mulai dari diri sendiri hingga ke lingkungan sekitar kita. Pemerintah melalui MUI tidak ada salahnya mengeluarkan fatwa yang tegas tentang bahaya rokok. Harus disadari bahwa rokok tidak memberi keuntungan tetapi kerugian yang nyata bagi diri dan bangsa. (*)