Ada hal menarik dari tragedi dilindasnya seorang driver ojol dalam demo 28 Agustus 2025 kemarin. Seluruh elemen masyarakat Indonesia menyatakan bela sungkawa syahidnya affan kurniawan, seluruh masyarakat Indonesia marah. Lucu memang yang dinarasikan serta menjadi tuntutan pendemo adalah protes keras terhadap kehidupan glamor wakil rakyat dengan tunjangan kemapanan yang difasilitasi oleh negara yang menjadi korban justru "Tuan" dari wakil rakyat yang sedang mencari penghidupan untuk memenuhi kebutuhan harian yang begitu sulit di negara yang kaya raya. Yang dituntut kemapanan wakil rakyat yg jadi korban anak muda "tuan" mereka yang jauh dari kata mapan. Respon kapolri pun seakan nyawa hanya angka yaitu kata "maaf" dan menyesal. "Gila" nyawa manusia yang hilang ditanggapi hanya dengan kata maaf. Hak menyatakan pendapat harus dibayar dengan hak hidup seseorang apakah sepadan dinegara yang katanya sudah merdeka 80 Tahun yang lalu. Padahal pasal 28 E ayat 3 konstitusi menjamin hak menyampaikan pendapat itu dengan gamblang dan jelas "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Lantas siapa yang harusnya bertanggung jawab?. Ketika hak menyampaikan pendapat dihantui rasa takut akan hilangnya nyawa. Apakah pemerintah?, sebagai pemegang kewenangan yang berkewajiban memfasilitasi kebebasan menyuarakan pendapat dengan rasa aman. Ataukah POLRI yang menjadi tonggak ketertiban dalam tubuh negara? Atau malah mahasiswa dengan kewajiban intelektual yang mereka pelajari?.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
