3 Sudut Pandang Sistem Zonasi PPDB Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan Nasional

Dalam nangkring/acara Perspektif Kompasiana ini, saya dan beberapa guru lainnya menyatakan juga sejumlah keprihatinan. 

A. Kiprah sekolah swasta. 

Kebijakan zonasi ini membuat sekolah swasta tak dapat bersaing seperti pada masa lalu. 

Sudahlah sekolah swasta membayar, tentu masih ada kebutuhan lainnya. Seperti biaya pakaian seragam, transportasi, buku dan sebagainya. Tidakkah pemerintah akan melihat nasib sekolah swasta ini?

B. Kesiapan guru

Apakah guru siap dengan kewajiban menjadi kreatif ini? Jangankan di sekolah negeri, guru sekolah swasta pun menjerit jika kelasnya heterogen. 

Masalah lain dari kesiapan guru adalah tanggung jawab profesionalitas. 

Dalam salah satu tulisan lini masa seorang kawan di media sosial, ia menyampaikan keluhan anaknya yang dari sekolah swasta masuk ke sekolah negeri di mana, walaupun boleh dibilang bermutu baik di sekolah negeri tersebut guru sering tidak muncul di kelas. Anaknya menilai kualitas sekolah negeri di bawah sekolah swasta tempatnya belajar sebelumnya. 

3. Sudut pandang orang tua murid. 

Kecurangan yang terjadi setelah pemberlakuan sistem zonasi ini. Seperti praktek penggunaan SKTM yang tidak benar untuk memaksakan anaknya masuk di sekolah sekolah yang diharapkan. 

Pada dasarnya, kebijakan yang disiapkan ini baik, namun perlu evaluasi berkelanjutan, dan janganlah seperti disebutkan pada awal. Ganti menteri ganti kebijakan. Terutama di wilayah pendidikan.