Arti Penting SDM di Masa Krisis Nasional

Bila berbicara tentang SDM , kita tak mungkin lepas dari persoalan budaya. Mengapa Cina demikian kecewa dengan sikap Inggris yang ingin menampung warga Hongkong, toh di negerinya sudah berlimpah tenaga manusia, mengapa harus repot dengan kehilangan sejumlah warga Hongkong yang selalu membantah? Jawabnya hanya satu, SDM yang handal tak mudah dihasilkan. 

Menghasilkan SDM handal bukan semata karena kecanggihan penguasaan teknologi, melainkan yang tak kalah pentingnya adalah masalah  pemerolehan nilai-nilai integratif yang akan menjamin etos pemeliharaan, peneguhan dan penekunan baik secara individu maupun kolektif. 

Pengalaman masa lampau kita di ranah SDM adalah mimpi buruk yang berkelindan persoalan politik praktis. Hasil dari mimpi buruk itu adalah tersia-sianya banyak tenaga terdidik bangsa yang terlempar ke mancanegara.

Mereka terpaksa harus memilih hidup di negeri asing, dan untuk memulihkan kondisi itu tidak hanya menyangkut cara memulangkan mereka, melainkan juga cara bagaimana agar mereka kembali berminat ke negeri asal ketika hidup di negeri asing sudah menjadi bagian dari standar hidupnya? 

Apakah kembali ke tanah-air akan menjamin kebutuhan dasar dari standar mereka terkini? Apakah kehidupan kolektif intelektual di negeri asal sebanding dengan kehidupan kolektif mereka di sana? Masih berminatkah mereka kembali ke negeri asal yang masih selalu gaduh dengan persoalan politik gamis? Itulah persoalan intinya, persoalan yang kembali menohok kita.

Untuk melahirkan SDM handal secara relatif cepat di masa krisis, hal mutlak pertama yang harus dipenuhi adalah "kelapangan-hati". Isu awal yang paling gencar di media massa adalah kekerdilan diri yang penuh prasangka pada pihak swasta yang telah lama ikut berkiprah di ranah pendidikan. 

Tuduhannya, pihak swasta yang telah kaya tidak berhak memperolah bantuan dana anggaran pemerintah yang teralokasikan di bidang pendidikan. Bahkan kata tidak empatis diputar balikkan ke arah pemerintah.

Empatis sekali bangsa ini ketika semua masalah semata dikembalikan ke persoalan pembagian jatah dana cair, dan membutakan mata pada peran kontribusi swasta yang telah ikut berkiprah. Bayangkan, seandainya penulis berposisi sebagai pihak swasta dan telah lama berkiprah dan sukses memberikan kontribusi jasa pendidikan. 

Apakah aneh, bila kesuksesan programnya hendak diperluas dan perluasan itu membutuhkan dukungan dana dan kerjasama dengan pemerintah? Apakah pemerintah salah karena telah membantu proyek swasta yang telah terbukti lebih unggul dari program pemerintah (Depdikbud). Terlebih mengingat kondisi krisis kekinian yang sedang menuntut kesegeraan, terobosan visi dan kehandalan pada peran kebijakan pemerintah. 

Apakah dalam masa krisis seperti ini masih layak bagi pemerintah untuk mengambil langkah kebijakan konvensional yang harus memilah-milah dan menggantungkan diri pada peran kesejarahan dari satu dua pihak alih-alih berdasarkan prosedur obyektif pilihan program yang sejalan dengan tuntutan aktual kebaruan dari sang krisis. 

Mana yang lebih tidak empatik, pemerintah yang berpatok pada persoalan aktual atau pihak lain yang bertonggakkan  keadilan jatah anggaran dari nilai peran kesejarahannya? Mohon direnungkan sendiri dan diputuskan sejauh mana kelapangan-hati para aktor utama kesejarahan di bidang pendidikan.