Konflik yang terjadi di wadas, merupakan buah penanganan masalah yang kurang tepat dari pihak-pihak yang berkompeten dalam penyelesaiannya.
Tanah wadas menjadi tempat terjadinya konflik antara warga masyarakat dan pemerintah semenjak tahun 2019 sampai sekarang dengan adanya penambangan batu Andesit untuk pembangunan Proyek Bendungan Bener.
Ketegangan di lokasi ini, baru-baru ini viral di media sosial dan pemberitaan lainnya sehubungan dengan terjadinya tindak kekerasan antara warga masyarakat setempat dengan aparat keamanan yang bertugas saat itu.
Ketegangan mulai dipicu dengan adanya pengukuran tanah dan lahan di wadas oleh badan Pertanahan Nasional terkait pembebasan lahan proyek pembangunan bendungan bener yang mencapai 24 hektar.
Janganlah hanya target yang ingin dicapai, namun kenyamanan, kedamaian dan keamanan haruslah menjadi prioritas dalam setiap detak pembangunan bangsa Indonesia.
Pendekatan humanis sangat cocok diterapkan dalam menangani konflik Wadas, melalui langkah dibawah ini pemerintah dan aparat keamanan akan dapat menghapus terjadinya konflik di wadas.
1. Melakukan negosiasi antara perwakilan pemerintah, aparat keamanan dan tokoh masyarakat.
2. Memberikan ganti rugi yang setimpal terhadap warga masyarakat yang tanah dan lahannya tergerus oleh penambangan dan pembangunan bendungan bener.
3. Menjamin lokasi pindah yang layak dan pantas bagi warga yang tempat tinggalnya tergusur oleh proyek itu.
4. Melakukan mediasi antara pemerintah dengan warga wadas agar konflik tidak berkepanjangan dan terus menerus.
