Penyelenggaran pemilihan presiden dan wakil presiden terhitung kurang lebih dua tahun lagi, akan tetapi aroma persaingan antar partai maupun kandidat sudah sangat terasa, saling sindir antar pendukung pun turut mewarnai hingar bingar menuju kontesatasi lima tahunan tersebut.
Dari berbagai hasil survei yang dirilis sejauh ini, hanya ada tiga tokoh yang mendominasi hasil survei yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo, ketiganya selalu berada pada posisi teratas dari rilis berbagai lembaga survei.
Sejauh ini baru tiga partai politik yang menyatakan sikap membentuk koalisi menuju pemilu 2024 dengan nama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), ketiga partai tersebut adalah Golkar, PPP, dan PAN, alasan pembentukan koalisi sejak dini adalah untuk menghindari polarisasi antar pendukung yang cenderung mengedepankan politik identitas.
Pilpres 2019 menjadi pelajaran berharga betapa tajamnya perbedaan antar pendukung calon presiden dan wakil presiden pada saat itu, pengalaman buruk tersebut harus dihindari oleh partai politik yang hari ini sedang mencari rekan koalisi dengan membentuk lebih dari dua poros pasangan calon dengan menawarkan ide dan gagasan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia kedepan.
Karena itu narasi yang dibangun bukan lagi berbasis pada politik indentitas tetapi lebih kepada menghadirkan politik gagasan yang konstruktif tanpa saling menjatuhkan satu sama lain, semua ini bisa terjadi apabila terdapat banyak calon alternatif yang terbentuk atas kesepatakan partai koalisi sehingga rakyat punya banyak prefensi soal siapa yang layak menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia kedepan.
Semua keputusan kini berada di tangan para ketua umum partai politik yang memiliki suara di DPR, apakah mereka bisa dikendalikan oleh kelompok oligarki dalam menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden kedepan?Â
Dengan tujuan hanya membentuk dua pasang calon yang akan bertarung, ataukah mereka memiliki independensi dan sikap sebagai seorang negarawan yang mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
Harus diakui bahwa kekuatan oligarki dibalik penentuan calon presiden dan wakil presiden begitu kuat pada setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia, hal ini membuat partai politik sering terpasung dengan kehendak oligarki yang tentu saja memiliki kekuatan modal dalam pembiayaan politik, disinilah para ketua umum partai akan diuji sejauh mana keberpihakan mereka terhadap rakyat selaku pemegang daulat tertinggi di republik ini.
Tentu kita semua berharap masih ada sosok negarawan di antara sekian banyak ketua umum partai politik yang ada, tentu rakyat selaku pemegang hak suara tidak dapat berbuat banyak dan memberikan kepercayaan tersebut sepenuhnya kepada mereka-mereka yang dapat menentukan siapa calon pemimpin bangsa dan negara ini kedepan.
