Kemunculan covid-19 menjadikan semua aktivitas menjadi terhambat, untuk menghindari penyebarannya yang semakin masif pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pembatasan sosial atau yang dikenal dengan sosial distancing, dengan menjaga jarak interaksi antar sesama untuk mengurangi angka penularan.
Tidak hanya itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dengan meliburkan aktivitas perkantoran dan pendidikan, dimana semua pekerjaan dilakukan di rumah masing-masing, dengan menggunakan alat bantu technologi komunikasi yang berkembang saat ini.
Selain itu diberlakukan kebijakan berupa pengurangan transportasi umum, mulai dari LRT, MRT hingga Transjakarta, dan diikuti dengan pengurangan jumlah orang yang menggunakan transportasi umum.
Dampaknya cukup terasa bagi kelas menengah ke bawah, mulai dari pekerja serabutan hingga tukang ojek online, semuanya mengeluh atas pendapatan mereka yang semakin minim, mengingat sebagian besar orang tidak lagi melakukan aktivitas di luar rumah.
Apabila kondisi ini berlangsung lama maka dikhawatirkan akan terjadi krisis yang berkepanjangan, masyarakat kelas menengah ke bawah sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara harga bahan pokok semakin naik.
Dalam situasi semacam ini pemerintah harus segera mencari jalan keluar dengan mengambil keputusan strategis untuk menghindari dampak berlebihan secara ekonomi dari kemunculan covid-19.
Tentu harus ada langkah antisipatif dari pemerintah mengingat kemungkinan pandemi ini akan berlangsung lama, hal ini bisa dilakukan dengan mengalokasikan anggaran yang besar dalam penanganan covid-19.
