Baru-baru ini, sebuah kabar menggemparkan publik Indonesia, khususnya para orang tua yang memiliki anak usia sekolah. Nadim Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, telah mengumumkan rencana untuk mengganti seragam sekolah yang telah lama digunakan, mulai dari tingkat SD hingga SMA. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2022, yang menyebutkan adanya beberapa jenis seragam baru yang akan diperkenalkan.
Di satu sisi, penggantian seragam ini dimaksudkan untuk menciptakan identitas nasional yang lebih kuat melalui pakaian. Mulai dari seragam nasional yang seragam untuk seluruh peserta didik di Indonesia yang akan dikenakan setiap hari Senin dan Kamis, hingga pakaian adat yang digunakan dalam acara tertentu, semuanya dirancang untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan keseragaman. Selain itu, masih ada seragam Pramuka yang warna dan modelnya ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, serta seragam khas sekolah yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan agama dan kepercayaan peserta didik.
Namun, tidak semua pihak menyambut baik perubahan ini. Banyak netizen yang mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait dengan biaya yang mungkin harus dikeluarkan. Dalam situasi ekonomi yang masih belum stabil, pergantian seragam ini dipandang sebagai beban tambahan bagi para orang tua.Â
"Ganti seragam boleh saja asal gratis atau ada subsidi," tulis salah satu netizen.
Ini menunjukkan bahwa meskipun niat pemerintah mungkin baik, respon masyarakat sangat tergantung pada bagaimana kebijakan ini mempengaruhi keuangan mereka.
Tanggapan ini juga dipicu oleh memori kolektif masyarakat tentang seragam sekolah yang tidak pernah mengalami perubahan signifikan selama beberapa dekade. Banyak dari mereka yang mengingat masa di mana mereka masih bisa menggunakan seragam bekas kakak atau saudara mereka, sebuah praktik yang menghemat banyak pengeluaran keluarga.Â
"Seragam sekolah yang kami kenakan dulu bisa bertahan sampai adik saya pakai, jadi kenapa harus sering ganti?" komentar seorang netizen lainnya.
Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa kebijakan ini hanya merupakan cara bagi pemerintah untuk 'terlihat sibuk', tanpa menghasilkan perubahan substansial yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Kritik tajam datang dari berbagai pihak yang menilai bahwa penggantian seragam ini lebih bersifat simbolis daripada praktis.
Tentu saja, beberapa orang tetap mendukung ide tersebut, terutama jika seragam baru dibiayai oleh pemerintah atau melalui dana yang tidak membebani orang tua. Mereka berargumen bahwa seragam baru bisa memperkuat identitas nasional dan menumbuhkan rasa kebanggaan pada negara dan budayanya, terutama melalui pakaian adat yang dikenakan di hari-hari tertentu.
Merespons berbagai pendapat ini, sangat penting bagi pemerintah untuk menimbang kembali cara penerapan kebijakan ini. Mengadakan diskusi lebih lanjut dengan masyarakat, mengkaji kembali dampak finansial terhadap keluarga, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat adalah langkah yang harus diambil.
