Oleh: Annisa Salsabilla
Ilmu pengetahuan berkembang dalam rangka memperoleh kebenaran yang bisa diterima serta diterapkan oleh masyarakat. Ilmu pengetahuan dikembangkan dengan berlandaskan tiga hal yaitu yaitu apa (ontologi), bagaimana (epistemologi) serta untuk apa (aksiologi). Tidak hanya memecahkan persoalan yang dihadapi manusia, ilmu pengetahuan juga diharapkan dapat meramalkan serta mengontrol fenomena. Dalam konteks ilmu Hubungan Internasional, pengembangan ilmu pengetahuan dapat mempengaruhi agenda penelitian dengan menggeser asumsi-asumsi dasar yang menjadi landasan perkembangan kajian tersebut.
Ilmu pengetahuan berkembang dalam rangka memperoleh kebenaran yang bisa diterima serta diterapkan oleh masyarakat. Ilmu pengetahuan dikembangkan dengan berlandaskan tiga hal yaitu yaitu apa (ontologi), bagaimana (epistemologi) serta untuk apa (aksiologi). Tidak hanya memecahkan persoalan yang dihadapi manusia, ilmu pengetahuan juga diharapkan dapat meramalkan serta mengontrol fenomena. Dalam konteks ilmu Hubungan Internasional, pengembangan ilmu pengetahuan dapat mempengaruhi agenda penelitian dengan menggeser asumsiasumsi dasar yang menjadi landasan perkembangan kajian tersebut.
Pengetahuan Mengenai Diplomasi Sebagai Kemunculan Suatu Konsep- Panggilan untuk Debat Akademik yang Lebih Dalam
Pengetahuan ilmiah berperan tidak hanya dalam pembuatan kebijakan nasional tetapi juga dalam kerja sama global, yang mana telah membuat para ilmuwan dan pakar teknis lebih dekat dalam pembuat kebijakan. Yang memobilisasi debat publik mengenai :
- Mandat sosiopolitik dan kemandirian komunitas sains dan penelitian
- Kontrol demokratis terhadap ilmuwan, peneliti dan ahli professional
- Akses yang merata pada sumber pengetahuan
- Potensi pengetahuan ilmiah dalam melegitimasi rezim otoriter atau memperkuat kecenderungan otoriter di negara-negara demokrasi yang lemah
Pengetahuan menjadi sarana yang kuat tidak hanya untuk menegaskan kepentingan, tetapi juga faktor legitimasi bagi pemerintah nasional dan untuk kepemimpinan global suatu negara, taruhannya menjadi begitu tinggi sehingga seruan untuk meninjau kembali akuntabilitasnya tidak dapat dihindari. Sebagai contoh, Colin Crouch prihatin bahwa penggunaan pengetahuan dalam pembuatan kebijakan mungkin mereplikasi ketidakadilan struktural yang ada. Ketika keputusan pemerintah bukan lagi hasil musyawarah yang melibatkan semua pihak yang terkena dampak, melainkan dibuat dalam rapat ahli secara tertutup, sehingga menyebabkan demokrasi melemah.
Pengetahuan menjadi sarana yang kuat tidak hanya untuk menegaskan kepentingan, tetapi juga faktor legitimasi bagi pemerintah nasional dan untuk kepemimpinan global suatu negara, taruhannya menjadi begitu tinggi sehingga seruan untuk meninjau kembali akuntabilitasnya tidak dapat dihindari. Sebagai contoh, Colin Crouch prihatin bahwa penggunaan pengetahuan dalam pembuatan kebijakan mungkin mereplikasi ketidakadilan struktural yang ada. Ketika keputusan pemerintah bukan lagi hasil musyawarah yang melibatkan semua pihak yang terkena dampak, melainkan dibuat dalam rapat ahli secara tertutup, sehingga menyebabkan demokrasi melemah.
Konteks politik global saat ini adalah pemulihan pascapandemi. Dimana otokratisasi diterapkan  di beberapa wilayah, peningkatan upaya perlindungan iklim dan pendorong keberlanjutan. Dalam momentum yang mana membutuhkan sebuah wacana yang lebih pada science-policy-society dengan masyarakat untuk pembuatan kebijakan berbasis bukti. Melalui wacana seperti itu, dorongan dapat ditemukan misalnya bagaimana pembuatan kebijakan berbasis bukti dapat sepenuhnya mendefinisikan tata pemerintahan yang baik, bagaimana budaya kepercayaan dan mekanisme yang adil dari generasi dan distribusi pengetahuan dapat diperoleh, dan bagaimana pandangan yang lebih inklusif dalam mengimplementasikan bukti. kebijakan berbasis dapat dicapai.
Diplomasi Sains adalah konsep akademik yang muncul terutama di era pasca-kebenaran. Royal Society dan American Association for the Advancement of Science membedakan tiga jenis kegiatan utama diplomasi sains :
- Ilmu dalam diplomasi atau ilmu yang memberikan saran tujuan kebijakan luar negeri.
- Diplomasi untuk ilmu pengetahuan atau peran diplomasi untuk memfasilitasi kerjasama ilmu pengetahuan internasional.
- Ilmu untuk diplomasi atau peran kerjasama ilmiah untuk meningkatkan hubungan internasional.
Diplomasi Baru ini dan menunjukkan tujuan negosiasi multilateral untuk mengelola kompleksitas. Negosiasi multilateral merupakan bagian integral dari jaringan pengambilan keputusan kolektif yang lebih besar. Hasilnya adalah sebuah kesepakatan. Artikel ini memperkenalkan 'Perspektif Proses' pada Diplomasi Sains dengan menunjukkan relevansi pengetahuan ilmiah dan ahli untuk pembuatan kebijakan nasional deliberatif dan kerjasama global untuk mengatasi kerentanan umum atau barang umum.
