Politik itu tidak mengenal kawan abadi, dan musuh bebuyutan. Namun, mengenal kepentingan abadi. Selama kepentingan dapat dikompromikan maka tiada jalan selain merapat. Berada dalam barisan oposisi selamanya tidaklah menguntungkan bagi PKS yang sebelumnya telah menawarkan cawapres kepada Jokowi..
Sebelumnya PKS adalah partai telah mencoba untuk masuk dalam lingkaran Istana dengan berbagai cara dapat bergabung dalam pemerintahan Jokowi. Sebab, telah lama PKS tidak merasakan empuknya bergabung dalam pemerintahan. Selama berada dalam luar lingkar kekuasaan banyak kerugian yang diderita oleh PKS. Dimana pencapaian kursi PKS di Parlemen tidak bisa masuk dalam lima besar.
Melihat trak record, maka kemestian PKS masuk dalam barisan lingkaran Istana tinggal menunggu moment yang tepat. Dan moment sekarang adalah momen yang tepat untuk ikut mensukseskan pemerintahan baru Jokowi-Ma'ruf Amin. Bila kelak calon cawapres atau capres mereka di terima oleh koalisi parpol nantinya.
Kemudian bagaimana PKS bisa masuk dalam Istana? PKS yang saat ini telah mendapatkan keuntungan elektoral dari memainkan politik identitas dalam koalisi Adil Makmur. Dimana kenaikan suara PKS signifikan berbanding dengan pemilu tahun 2014 lalu. Sedangkan untuk partai koalisi lainnya tidak mendapatkan efek ekor jas, terutama Partai Gerinda yang mengusung Prabowo-Sandi.
Dalam beberapa diskusi terbatas. Koalisi Adil Makmur mesti berantakan dan ada yang dikorbankan untuk tertuduh sebagai pengkhianat koalisi. Dan mesti ada isu yang terus dimainkan untuk menciptakan ketidakcocokan satu sama lain. Terutama tentang dukungan nyata terhadap Prabowo-Sandi. Isu yang terus dimainkan adalah dukungan nyata dari politik identitas yang mendukung Prabowo-Sandi.
PKS sebagai partai yang diidentikkan sebagai partai kanan memiliki kemampuan untuk memainkan politik identitas. Dimana sebelumnya PKS pernah menawarkan sembilan wakil presiden kepada Jokowi yang ingin bergabung dengan Jokowi sebagai petahana. Namun sayang pihak istana telah melihat bagaimana sepak terjang PKS bila dalam koalisi.
Maka beberapa cara dilakukan secara sistematis dan tidak mesti keluar dari petinggi partai PKS. Berikut beberapa cara PKS untuk bisa melanggengkan kepentingan untuk masuk istana, baik sebelum pemilu dan sesudah pemilu.
Pertama, menyingkirkan tokoh frontal PKS yakni Fahri Hamzah. Cara ini sukses dengan mengeluarkan Fahri Hamzah dari PKS dan tidak lagi menjadi kader PKS. Maka jadilah Fahri Hamzah tidak memiliki kekuatan dari partai politik. Ibarat kata jadilah Fahri Hamzah tidak memiliki rumah politik. Hal ini memudahkan konsolidasi partai kader untuk memainkan garis komando partai yang saat ini dipimpin oleh Sahibul Iman.
Kedua, PKS pernah mempersiapkan beberapa nama cawapres untuk Jokowi. Hal ini terlihat upaya menanam jejak kepada Jokowi untuk melihat kader-kader PKS. Namun, langkah ini tidak diterima oleh koalisi partai pendukung jokowi yang lain yakni PDIP, PKB, PPP, Golkar, Nasdem, Perindo, PSI yang nyata-nyata telah dulu menyatakan dukungan kepada Jokowi untuk dua periode. Namun, asa ini masih menjadi bagian yang dapat digunakan nantinya.
Ketika, PKS membangun polarisasi dukungan kepada Prabowo dengan politik Identitas. Dengan loyalitas kader dan jejak kemenangan mengusung Politik Identitas di beberapa pilkada, diantaranya Pilkada DKI Jakarta. Maka hal ini dimainkan dengan apik mengelilingi Prabowo dalam proses kampanye. Dan permainan politik identitas ini amat menguntungkan PKS, dan kerugian bagi Prabowo dan Gerindra yang tidak bisa mengalahkan kemampuan mobilisasi politik identitas PKS.
Keempat, Melihat tanda-tanda kekalahan Prabowo Sandi. Salah satu tokoh utama PKS Mardani Ali Sera menyampaikan tagar #2019GantiPresiden Haram. Dan hal ini menjadi pertanda bahwa PKS mulai menjarak dengan koalisi adil makmur dan BPN. Setelah pernyataan tersebut keluar, maka tagar tersebut lenyap dan senyab dalam lini masa jagad maya.
