Oleh Veeramalla Anjaiah
Dengan 1,45 miliar populasi dan produk domestik bruto (PDB) sebesar AS$20,56 triliun, China adalah kekuatan global dengan ambisi yang besar untuk mendominasi dunia. Ia ingin mendominasi Asia dengan kekuatan militer dan kekuatan ekonominya yang terus meningkat.
Beberapa dokumen rahasia Partai Komunis China mengungkapkan bahwa China harus memiliki peran kepemimpinannya dalam urusan Asia. Namun upayanya untuk mengendalikan Asia telah gagal baru-baru ini.
China berpikir dapat mendominasi Filipina dengan temannya Rodrigo Duterte sebagai Presidennya (2016-2022), yang percaya pada janji investasi China di beberapa proyek infrastruktur. Duterte mengadopsi pendekatan lunak terhadap China dalam sengketa Laut China Selatan (LCS) antara Filipina dan China.
Namun Duterte dikhianati oleh China. Investasi China yang dijanjikan tidak pernah sampai ke Filipina. Ketika masa kepresidenan Duterte berakhir pada bulan Juni 2022, China telah mengirimkan kurang dari 5 persen dari $24 miliar yang telah dijanjikannya untuk diinvestasikan di Filipina dan provokasi serta gangguannya di Laut Filipina Barat, yang merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina, berlanjut tanpa henti. Filipina menyebut daerah dekat Filipina di LCS sebagai Laut Filipina Barat.
Penerus Duterte, Presiden Ferdinand Marcos, Jr., telah mengubah kebijakan Duterte terhadap China dan mengadopsi pendekatan strategis baru.
Sangat prihatin dengan sengketa teritorial yang dipicu oleh klaim China di LCS, Marcos telah memutuskan untuk menegaskan kembali dan meningkatkan kemitraan negaranya dengan AS, yang memiliki Perjanjian Pertahanan Bersama (1951) dengan Filipina.
"Untuk tujuan ini, Filipina telah memutuskan untuk memberikan AS akses ke empat pangkalan militer lagi, dengan total sembilan, beberapa di antaranya terletak di dekat wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan. Pasukan Amerika berputar secara teratur melalui pangkalan yang ditunjuk. AS dan Filipina juga sepakat untuk melanjutkan patroli bersama di Laut China Selatan, yang di bawah Duterte, ditangguhkan selama enam tahun," lapor kantor berita ANI baru-baru ini.
Filipina juga beberapa waktu lalu setuju untuk memperdalam hubungan pertahanan dengan Jepang. Ini memberikan akses yang lebih besar ke pasukan Jepang untuk pelatihan dan logistik.
Filipina juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama maritim dengan Inggris. Kedua negara mengadakan Dialog Maritim perdana mereka pada tanggal 7 Februari.
Pada akhir bulan Februari 2023, menteri pertahanan Filipina setuju dengan mitranya dari Australia Richard Marles untuk meresmikan keterlibatan pertahanan strategis mereka, termasuk patroli bersama di LCS.
China mengklaim lebih dari 90 persen LCS berdasarkan peta Sembilan Garis Putus ilegalnya, yang bertentangan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. China menandatangani dan meratifikasi UNCLOS. China menduduki Kepulauan Paracel secara paksa dari Vietnam dan ingin menduduki Kepulauan Spartly. Ia telah membangun beberapa pulau buatan secara ilegal di LCS dan mengubah beberapa di antaranya menjadi pangkalan militer.Â
Agresivitas China di LCS dan pelecehan terhadap nelayan dan kapal penjaga pantai menimbulkan kekhawatiran besar di negara-negara pengklaim Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Indonesia yang bukan merupakan negara penuntut di LCS juga menghadapi penangkapan ikan illegal dan masuknya kapal penjaga pantai China ke ZEE-nya.
Klaim teritorial China menjadi perhatian serius di LCS dan Laut China Timur. Sistem politik otoriter China tidak menarik bagi banyak negara tetangga China yang memiliki sistem demokrasi.
Kurangnya kepercayaan pada Komunis China adalah masalah terbesar di banyak negara ASEAN. China telah menjadikan ASEAN sebagai mitra dagang terbesarnya dalam beberapa tahun terakhir.
Tahun lalu, nilai bilateral antara China dengan negara-negara ASEAN mencapai $970 miliar, meningkat 15 persen dari tahun 2021. Namun, dalam hal keamanan, tidak ada pihak yang mempercayai China, yang terkenal melecehkan nelayan dan melanggar batas ZEE beberapa negara sesukanya.
Upaya China untuk menggertak tetangga kecilnya agar menyetujui tuntutan dan preferensinya tidak hanya gagal, tetapi juga menyebabkan munculnya semacam koalisi anti-China di Indo-Pasifik.
Korea Selatan, sebuah negara di Asia Timur, telah setuju untuk mengerahkan sistem anti-rudal Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD) AS di wilayahnya, sebagai tanggapan terhadap meningkatnya ancaman dari Korea Utara. China memberlakukan sanksi ekonomi yang berat terhadap Korea Selatan. Dengan itu, opini publik di Korea Selatan berbalik tajam melawan China.
Menurut jajak pendapat Hankook Research pada tahun 2021, diukur pada skala 1 (paling negatif) dan 100 (paling positif), sentimen Korea Selatan terhadap China sekarang berada di 26,4 --- dua poin kurang menguntungkan dibandingkan sentimen terhadap Korea Utara (28,6).
Sejalan dengan opini publik Korea, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, seperti halnya Marcos, telah berusaha untuk memperkuat persekutuannya dengan AS.
Ia juga berusaha untuk memperbaiki hubungan lama yang tegang dengan Jepang, paling tidak dengan mengumumkan rencana untuk memberi kompensasi kepada orang Korea yang melakukan kerja paksa di bawah pemerintahan kolonial Jepang selama Perang Dunia II.
Dengan meningkatnya ancaman keamanan dari China dan sekutu dekatnya Korea Utara, Jepang telah meningkatkan anggaran pertahanannya menjadi $55 miliar untuk tahun 2023, naik 20 persen dari tahun 2022.
Ini adalah bagian dari Strategi Keamanan Nasional baru yang kontroversial yang bertujuan untuk menggandakan pembelanjaan pertahanan Jepang menjadi 2 persen dari PDB pada tahun 2027.
Strategi ini bertujuan untuk memberikan Jepang "kemampuan serangan balik" yang dapat mencegah serangan musuh dan melindungi dirinya dari risiko yang meningkat dari Korea Utara, Rusia dan China, yang mereka khawatirkan akan mencoba untuk menyerang Taiwan.
Menurut situs web aljazeera.com, strategi tersebut mengatakan bahwa China, dengan penumpukan senjatanya yang cepat, aktivitas militer yang semakin tegas dan persaingannya dengan AS, menghadirkan "tantangan strategis terbesar dan belum pernah terjadi sebelumnya" bagi perdamaian dan keamanan Jepang serta komunitas internasional.
Anggaran Jepang termasuk pembelian Tomahawk buatan AS dengan biaya $1,6 miliar dan rudal jelajah jarak jauh lainnya yang dapat mencapai target di China atau Korea Utara.
Kita memiliki negara demokrasi lain, Australia, yang telah menjalin kemitraan keamanan baru dengan AS dan Inggris untuk menghadapi ancaman keamanan dari China.
Pada tahun 2020, China memberlakukan sanksi ekonomi yang berat terhadap Australia sebagai hukuman atas seruan Australia untuk melakukan penyelidikan independen tentang asal-usul COVID-19.
Pada September 2021, Australia membentuk AUKUS, aliansi militer dengan AS dan Inggris.
India yang menghadapi ancaman serius dari China atas masalah perbatasan, Jepang, Australia dan AS telah membentuk Dialog Keamanan Segiempat atau Quad untuk menghadapi ancaman China.
Taiwan adalah negara lain yang menghadapi ancaman keamanan nyata dari China. Setiap hari, China mengirimkan kapal perang dan pesawat pengebom untuk mengintimidasi Taiwan. China mengklaim Taiwan sebagai provinsi pemberontak sementara Taiwan mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat.
Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu menyambut baik keputusan Jepang untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya dan mengambil peran yang lebih besar dalam aliansinya dengan AS karena militer China semakin tegas di wilayah tersebut.
"Sudah menjadi pemahaman umum bahwa aliansi Jepang-AS adalah fondasi perdamaian dan stabilitas di kawasan ini. Jadi, ketika Jepang bersedia memikul lebih banyak tanggung jawab pertahanan  saya pikir itu adalah berkah, tidak hanya untuk Jepang sendiri, tetapi juga negara-negara lain di kawasan ini, termasuk Taiwan, yang menghadapi ancaman militer dari sumber yang sama," kata Wu kepada koran The Japan Times dalam sebuah wawancara.
"Biasanya, negara demokrasi di kawasan ini mengharapkan Amerika Serikat untuk memikul banyak tanggung jawab keamanan di kawasan ini. Tetapi jika Jepang akan memikul lebih banyak, saya pikir itu akan memberi Amerika Serikat lebih banyak kebebasan untuk memberikan perlindungan kepada negara-negara lain di kawasan ini."
Semakin banyak negara Asia meningkatkan anggaran pertahanan mereka dan memperoleh senjata baru untuk menghadapi ancaman China. China telah gagal dalam mencoba mengendalikan Asia karena agresivitasnya dan kurangnya rasa hormat terhadap hukum internasional.
Banyak negara telah menjadi korban diplomasi jebakan utang China. Sri Lanka, Pakistan, Laos, Kamboja dan banyak lainnya telah menjadi korban diplomasi jebakan utang China dan beberapa proyek inisiatif Sabuk dan Jalannya yang tidak menguntungkan.
Komunis China terkenal dalam menekan perbedaan pendapat di China. Tidak ada kebebasan pers di China dan memantau aktivitas warganya dengan cermat. Mereka telah melakukan genosida terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang dan umat Buddha Tibet di Tibet.
Beberapa negara Asia menghadapi ancaman keamanan yang serius dari China. Negara-negara ini harus membentuk front persatuan untuk melawan China Komunis.
***
Penulis adalah wartawan senior yang berdomisili di Jakarta.
