Oleh Veeramalla Anjaiah
Selama beberapa tahun, Jammu dan Kashmir (J&K), sebuah negara bagian di India, banyak menderita akibat terorisme lintas batas dari negara tetangga Pakistan. Sejak pencabutan Pasal 370 pada bulan Agustus 2019 oleh Parlemen India, situasi keamanan di J&K, yang sekarang menjadi Wilayah Persatuan (UT), telah meningkat pesat, menurut sebuah laporan baru.
Laporan yang dirilis pada minggu kedua Desember 2022 tersebut menyebutkan bahwa insiden teror di J&K berjumlah 417 pada tahun 2018 yang turun menjadi 229 pada tahun 2021, sedangkan jumlah teroris yang beroperasi di Kashmir telah berkurang hingga di bawah 100.
"Penghapusan Pasal 370, ketentuan sementara dalam Konstitusi, telah terbukti menjadi langkah besar untuk memulihkan perdamaian dan kenormalan di bekas wilayah kerajaan [princely state]," surat kabar The Statesman melaporkan pada tanggal 11 Desember 2022 mengutip laporan tersebut.
Penghapusan Pasal 370, yang menghilangkan status khusus J&K, sangat membantu dalam membawa perdamaian setelah 30 tahun kekacauan yang panjang di Kashmir.
"Insiden terkait terorisme yang menyaksikan penurunan hampir 50 persen dalam tiga tahun adalah bukti yang cukup dari fakta bahwa status khusus J&K telah menabur benih perselisihan dan bertanggung jawab atas separatisme dan hasutan menjadi bagian dari budaya J&K," kata laporan itu.
Selama tiga tahun terakhir, pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk memastikan bahwa teroris dan sponsornya mendapatkan balasan yang sesuai. Pasukan keamanan India telah berupaya untuk menghancurkan ekosistem teroris dan mengakhiri terorisme di J&K.
Menurut surat kabar Rising Kashmir, Pakistan, yang memanfaatkan status khusus sementara untuk J&K, menciptakan anggapan bahwa Kashmir adalah "agenda pembagian yang tidak pasti" dan perlu diselesaikan.
"Mereka mencoba untuk menutupi fakta bahwa Maharaja Hari Singh telah menandatangani instrumen aksesi pada bulan Oktober 1947 ketika penyerang suku yang dikirim oleh negara tetangga masuk ke J&K dan mencoba untuk merebut negara yang dulunya wilayah kerajaan," kata laporan itu.
