Pentingnya Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Indonesia

Indonesia dikenal berada pada wilayah yang subur secara geografis, dengan pegunungan dan perairan yang luas. Namun juga berada pada kondisi geologis yang rawan potensi bencana dengan risiko bermacam-macam, bahkan Indonesia dikenal dengan ring of fire. 

Sepanjang tahun 2018, UNISDR (United Nation International Strategy of Disaster Reductio) mencatat jumlah korban jiwa akibat bencana Indonesia paling tinggi di dunia, yaitu mencapai jumlah 4,535 jiwa dr total 10.373 jiwa. 

Bahkan belum lama ini terjadi bencana tsunami di Banten, gempa bumi dengan kekuatan 5,1 magnitudo yang mengguncang pulau Morotai, Maluku Utara. Sangat diperlukan adanya pemetaan daerah rawan bencana, agar masyarakat lebih waspada dan dapat bergerak cepat dalam mengantisipasi saat bencana akan terjadi. Sehingga korban jiwa dapat di tekan saat terjadinya bencana.

Apa itu Mitigasi bencana? Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Antisipasi dan penanganan bencana oleh pemerintah sedang menjadi sorotan, bahkan implementasi mitigasi bencana kerap mendapat kritik. Soal kegagalan sistem peringatan dini tsunami dan lemahnya mitigasi bencana, juga penanganan korban bencana menjadi pembahasan di masyarakat.

Untuk itu Forum Merdeka Barat bersama pemerintah dan pihak yang terkait mengadakan diskusi media dengan tema "Potensi dan Mitigasi Kebencanaan", berbagai persoalan terkait Kebencanaan dikupas tuntas di sini dengan narasumber yang kompeten. 

Di antaranya ada pembicara yang ahli di bidang mereka masing-masing, antara lain dari lembaga PVMBG KESDM, BMKG, BNPB dan juga Badan Informasi Geospasial.

Telah hadir di Ruang Auditorium Gedung BMKG, Jl. Angkasa 1 No.2, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jum'at (08/02/2019) untuk memberikan paparan dan informasi mengenai ancaman bencana, langkah-langkah antisipasi dan teknologi yang ada :

1. Rachmat Triyono, selaku Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG.

2. Hendra Gunawan, selaku Kepala Badan Mitigasi Gunung Api KESDM.

3. Antonius Bambang Yuniarto, selaku Kepala Pusat Jaring Kontrol Geospasial.

4. Lilik Kurniawan selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB

Potensi bencana dan strategi jitu mitigasi (dokpri)

Bapak Rahmat Priyono, Kepala BMKG menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi bencana alam yang lengkap, dengan sistem peringatan yang masih kurang memadai, sehingga diperlukan adanya pemetaan daerah potensi rawan bencana untuk dapat mendeteksi lebih cepat.

Hasanuddin Z. Abidin, Kepala Badan Geospasial memberikan paparan aplikasi Magma Indonesia yang memetakan daerah rawan bencana di Indonesia.

Mitigasi bencana menjadi perhatian serius dari pemerintah saat ini, bahkan Presiden Jokowi dalam Rangka Koordinasi Nasional BNPB dan BPDB se-Indonesia memberi setidaknya 6 arahan terkait implementasi mitigasi bencana, yaitu :
1. Setiap Perencanan pembangunan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana.
2. Adanya keterlibatan akademisi dan pakar bencana untuk mengkaji, menganalisis potensi bencana supaya kita mampu memprediksi siklus ancaman, mengantisipasi dan mengurangi dampak bencana.
3. Saat terjadi bencana, Gubernur sebagai komandan satuan tugas penanganan kondisi darurat, dengan didukung Pangdam dan Kapolda sebagai wakilnya.
4. Pembangunan dan peringatan dini terpadu berbasis rekomendasi hasil penelitian dan pengkajian para pakar, disini BNPB bertugas mengkoordinasikan kementerian dan lembaga terkait untuk membangun sistem peringatan dini terpadu
5. Pendidikan bencana dimulai tahun ini, baik di sekolah maupun di masyarakat, terutama daerah rawan bencana. Papan peringatan, rute evakuasi harus terpasang jelas
6. Perlu adanya simulasi dan pelatihan penanganan bencana

Dengan ada pemetaan geologi daerah rawan potensi bencana, dan teknologi yang dapat mendeteksi dini bencana, pemerintah dan masyarakat dapat saling berkoordinasi dalam mengantisipasi bencana yang bisa datang kapan saja.