Bagaimana solusi pemerintah, apakah perlu dilakukan kerjasama dengan pihak swasta?
Pemerintah dapat menggembangkan skema Public Private Partnership (PPP) guna pengembangan infrastruktur yang khususnya dalam kasus infrastruktur kesehatan. Yang dimaksud PPP disini merupakan pihak swasta, dengan adanya kerjasama dengan pihak swasta makan akan membantu meringankan atau menekan pengeluaran APBN. Maka kerjasama PPP dan pemerintah sebenerarnya tetap menjalankan perannya masing masing dan juga memiliki tanggung jawab dan juga resiko, baik darimpihak pemerintah ataupun pihak swasta. Namun dalam skema PPP ini yang lebih condong diuntungkan yaitu pihak pemerintah karena dapat menekan pengeluaran APBN. Yang diketahui juga bahwasanya swasta dipandang memiliki sumber daya yang mumpuni dan berkompeten karena pihak swasta bekerja untuk mendapatkan untung dan guna mendapatkan untung perlu melakukan upaya pelayanan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Disini kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam hal infrastruktur kesehatan yaitu seperti kerjasama dalam melakukan pengelolaan manajemen rumah sakit, menjadi pelaku pelayanan pendukung atau penyedia infrastruktur kesehatan tersebut. Skema PPP ini dikembangkan dengan tujuan yaitu adanya kebijakan di bidang kesehatan yang lebih luas dan juga merupakan bagian dari kebutuhan pada sistem kesehatan tersebut. Maka sebenarnya kehadiran sektor swasta juga menawarkan banyak penawaran dalam efisiensi pelayanan dan meningkatkan kualitasnya, jadi bukan hanya soal pendanaan saja.
Bagaimana dengan resiko dalam PPP?
Tentu saja jika aka nada sebuah resiko yang akan terjadi, namun harus mengerti cara menghindarai dan meminimalisir terjadinya resiko tersebut. Yang bahwasannya dalam PPP ini merupakan kerjasama anatara 2 pihak maka akan sangat mungkin jika terjadi suatu miskomunikasi, dan dalam bidang kesehatan akan sangat fatal resikonya jika terjadi kelalaian yang bahwasanya pada bidang kesehatan ini berhubungan dengan nyawa seorang manusia. Maka perlu dilakukan upaya meminimalisir terjadinya miskomunikasi tersebut dengan cara berkomunikasi dan berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam kerjasama ini dengan matang dan jelas. Maka walaupun pihak pemerintah lebih condong diuntungkan namun pihak pemerintah harus sangat perlu berhati hati dalam melakukan perencanaan ini.
